- Ajukan Sejumlah Usulan ke Kementerian PUPR untuk Peningkatan Akses dan Produktivitas Daerah
Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di berbagai titik strategis kota. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerataan pembangunan dan peningkatan akses masyarakat menuju pusat kegiatan ekonomi, pertanian, dan perikanan.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan pemerintah kota telah mengajukan sejumlah usulan pembangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Usulan tersebut mencakup ruas-ruas jalan vital yang dinilai berperan besar dalam mendorong konektivitas kawasan.
“Kami atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh mengusulkan penanganan beberapa ruas jalan yang terletak di kawasan strategis,” ujar Illiza, Rabu (8/10/2025).
Beberapa proyek yang diusulkan di antaranya pembangunan Banda Aceh Outer Ring Road (BORR), Terusan Jalan T. P. Nyak Makam II, pembangunan fly over di depan Kantor Gubernur Aceh, peningkatan Jalan Sultan Iskandar Muda, serta pembangunan Kawasan Tematik Pasar Peunayong.
Menurut Illiza, seluruh rencana tersebut tidak hanya berorientasi pada pengurangan kemacetan, tetapi juga bagian dari rencana induk infrastruktur makro untuk mendistribusikan arus lalu lintas secara merata dan mengurangi beban transportasi di pusat kota.
“Selain pembangunan baru, kita juga mengajukan 18 usulan penanganan jalan yang memerlukan pemeliharaan berkala,” jelasnya.
Ruas jalan yang diusulkan untuk penanganan di antaranya Jalan Kuta Rentang, Syekh Abdurrauf, Alue Naga, Mohd. Jam, K. A. Dahlan, Tgk. Chik Pante Kulu, Diponegoro, Peurada, Kebun Raja, Jurong Dagang, Residen Danubroto, Fatahillah, Nyak Adam Kamil II dan III, Taman Makam Pahlawan, Tgk. Chik Mohd. Thayeb Peureulak, Angsa, dan Kupula I.
Illiza menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar membangun fasilitas umum, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang luas bagi masyarakat.
“Apa yang sedang kita upayakan ini bukan hanya memperbaiki jalan, tapi juga memperkuat denyut kehidupan kota. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, kami optimistis cita-cita ini segera terwujud,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Ir. Ahmad Riza, menjelaskan bahwa proses penyusunan usulan pembangunan ini dilakukan secara terencana dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Pihaknya melakukan survei langsung ke lapangan serta berkoordinasi dengan kecamatan dan gampong untuk memastikan prioritas penanganan sesuai dengan tingkat urgensi.
“Beberapa ruas jalan yang kami ajukan telah mengalami penurunan kualitas akibat usia teknis dan peningkatan volume kendaraan. Oleh karena itu, kita dorong untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pusat,” terang Riza.
Ia menambahkan, Pemko Banda Aceh saat ini juga tengah menyiapkan desain teknis sejumlah ruas jalan agar saat program disetujui oleh kementerian, pelaksanaannya bisa segera dimulai.
“Kami pastikan semua perencanaan mengikuti standar teknis nasional, baik dari sisi struktur jalan maupun drainase, sehingga hasilnya tahan lama dan efisien dalam pemeliharaan,” katanya.
Menurut Riza, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur. Pemerintah kota terus menjalin komunikasi intens dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Pemerintah Aceh, serta lembaga pendukung lainnya untuk menyinergikan program.
“Kami juga terbuka terhadap dukungan dan masukan dari masyarakat. Infrastruktur yang kuat hanya bisa terwujud dengan partisipasi aktif semua pihak,” tambahnya.
Ia berharap, melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, berbagai proyek yang telah diusulkan bisa segera terealisasi dalam waktu dekat, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh.
“Fokus kita bukan hanya membangun jalan, tapi membangun peradaban yang lebih maju, menghubungkan antarwilayah, mempercepat arus ekonomi, dan menciptakan wajah kota yang lebih tertata,” tutup Riza.
Editor : Ayah Mul
