FANEWS.ID – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Neni Fajar, menyampaikan bahwa sampai Agustus 2023 terdapat 627 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kerjasama di Provinsi Aceh dengan proporsi terbanyak yaitu Puskesmas sebesar 58% atau 361 Puskesmas.
Sedangkan untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) kerjasama berjumlah 86 dengan proporsi terbanyak yaitu rumah sakit swasta sebesar 44% atau 38 rumah skait swasta.
“Pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS selama tahun 2017 ssampai dengan Agustus 2023 di seluruh tingkat pelayanan sebanyak 78,41 juta pemanfaatan. Sedangkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2017 sampai dengan Agustus 2023 di seluruh tingkat pelayanan sebanyak 59,44 juta pemanfaatan,” ujar Neni.
Neni menyampaikan bahwa proteksi jaminan kesehatan seluruh penduduk hanya akan terwujud jika seluruh penduduk bergotong – royong dengan menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dirinya juga memaparkan alasan penduduk perlu terlindungi jaminan kesehatan, adalah karena tarif biaya pelayanan kesehatan terus mengalami kenaikan, pergeseran pola penyakit dari infeksi ringan ke penyakit degeneratif kronis, perkembangan teknologi kedokteran semakin maju, pasien tidak mempunyai pilihan, memiliki posisi tawar yang lemah, mendapatkan informasi yang asimetris, dan jatuh sakit berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial.
Neni menambahkan bahwa kontribusi pelaksanaan Program JKN untuk Indonesia salah satunya adalah mencegahnya kemiskinan dengan terbuktinya JKN telah melindungi jutaan masyarakat Indonesia dari garis kemiskinan.
Menurut Neni, dari angka yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, pada tahun 2016 JKN telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan dan yang terbaru pada tahun 2019 telah menyelamatkan sebanyak 8,10 juta orang dari kemiskinan.
“Dampak pelaksanaan program JKN, diantaranya adalah kepemilikan BPJS Kesehatan meningkatkan tingkat pemanfaatan layanan kesehatan (rawat inap, rawat jalan dan lama rawat inap).”ujarnya.
Selanjutnya tingkat pemanfaatan berimplikasi terhadap meningkatnya angka harapan hidup (AHH). Kemudian, memiliki implikasi positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan produktivitas tenaga kerja.
“Selain itu juga terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6,6 juta, selanjutnya, sektor Jasa Kesehatan Pemerintah mendapatkan dampak terbesar,” ucap Neni.
Transmisi Dampak Program BPJS Kesehatan terhadap Perekonomian Indonesia kata Neni, terjadinya peningkatan Akses terhadap Fasilitas Kesehatan sehingga Membaiknya Kualitas Kesehatan Penduduk Indonesia dan tercapainya Kualitas SDM Indonesia Semakin Baik yang diharapkan dapat Tumbuhnya Ekonomi dan Produktivitas Nasional.
