Jakarta [fanews.id] – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa), Dr. Edi Yandra, S.Stp., M.S.P., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kemendagri, di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi capaian dan kinerja penyelenggaraan urusan KISP di seluruh daerah, sekaligus menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Dalam kesempatan itu, Dr. Edi Yandra menegaskan pentingnya forum evaluasi ini bagi daerah, khususnya untuk menyelaraskan arah program digitalisasi lokal dengan kebijakan nasional.
“Evaluasi ini sangat penting untuk melihat sejauh mana progres implementasi dan penyerapan program KISP di daerah. Melalui forum ini, kami dapat memetakan kendala struktural seperti isu blankspot dan penguatan SDM, sehingga bisa mengusulkan solusi bersama ke tingkat pusat,” ujar Dr. Edi Yandra.
Rakor yang diikuti perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor yang berperan penting dalam ekosistem digital pemerintahan, di antaranya:
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memaparkan arah pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menyoroti pentingnya penguatan keamanan siber dan persandian daerah.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjelaskan kebijakan pemerataan infrastruktur dan transformasi digital nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menekankan pentingnya standardisasi serta peningkatan kualitas data statistik daerah.
Perwakilan Pemerintah Provinsi yang berbagi praktik terbaik (best practices) serta tantangan implementasi di lapangan.
Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk merumuskan langkah tindak lanjut yang terukur dalam mempercepat implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan aman di seluruh Indonesia.
Editor : Redaksi
