FANEWS.ID – TikToker Bima Yudho Saputro yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghentikan proses hukum perkara yang kini tengah menjerat Bima.
“Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang di bawah untuk tidak melanjutkan kasus ini. Pastikan seluruh anggota Bapak, baik itu di Polda, Polres, maupun Polsek, tidak ada yang berani ancam Bima dan keluarga,” ujar Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (16/4).
Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh Bima masih dalam koridor yang benar. Oleh karena itu, ia menilai tidak perlu ada intervensi hukum yang berlebihan.
Sahroni juga berharap Pemprov Lampung lebih terbiasa menerima kritik dari masyarakat, terutama anak muda. Selama kritiknya masih berlandaskan fakta yang ada, sebaiknya direspons dengan bijak.
Sahroni melihat keresahan Bima ternyata turut dirasakan sebagian besar masyarakat Lampung.
“Seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemprov Lampung yang sedang mendapat sorotan, harus lebih terbiasa menerima kritik. Sebab, walaupun beberapa bahasa penyampaiannya kurang layak, namun kritiknya itu berbasis data dan fakta di lapangan,” ujar Sahroni.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemprov Lampung untuk mendengar kritik yang membangun, bahkan mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi.
Sahroni pun menyayangkan tindakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang dikabarkan sempat menegur keluarga Bima. Ia merasa sikap tersebut tidak mencerminkan pemimpin daerah yang bijak.
“Karena sebelumnya saya dengar ayahnya (Bima) sempat ditegur oleh gubernur. Tentu saya sangat menyayangkan hal tersebut, harusnya gubernur justru berterima kasih dan beri apresiasi. Karena kalau saya lihat fakta yang ada, jalanan dan infrastrukturnya memang masih memprihatinkan,” kata Sahroni.
Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung Almuzzammil Yusuf meminta Pemerintah Daerah Lampung Timur dan Gubernur Lampung lebih bijak dalam menghadapi kritik yang disampaikan oleh publik, serta tidak perlu sampai membawanya ke ranah hukum.
“Beri saja jawaban yang proporsional, sehingga justru dari kritik Bima terjadi dialog publik,” ujar Muzzamil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia meyakini melalui dialog publik tersebut masyarakat akan mengetahui agenda pembangunan pemerintah daerah dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya, sembari memperbaiki kinerja.
“Bu Wagub (Wakil Gubernur) Lampung sudah menyambut dialog publik tersebut. Saya kira, ini dinamika yang bagus,” ucap Muzzamil.
Menurutnya, cara tersebut dapat melibatkan publik untuk lebih aktif dalam pembangunan daerah, menjadi sarana komunikasi politik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus dapat mengundang perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Lampung.
“Bahkan, bisa jadi dialog positif lintas generasi dengan tema kecintaan kepada lampung,” ujarnya.
Dengan demikian, kata dia, Bima dapat melanjutkan studi dengan tenang di Australia dan terus bersikap kritis konstruktif, begitu juga dengan keluarganya di Lampung Timur agar bisa tetap berjalan seperti biasa.
“Tidak dikhawatirkan tentang dampak masalah kritik Bima tersebut,” ucapnya.
Muzzamil menilai substansi kritik yang dilontarkan Bima bagus. Hanya saja ada beberapa pemilihan kata yang kurang pas.
Bima harus berhadapan dengan hukum akibat kontennya yang mengkritik kondisi jalan di Lampung yang berlubang dan sulit dilewati kendaraan. Selain itu, orang tua Bima juga disebut mendapat ancaman dan intimidasi.
Namun, menurut keterangan keluarga Bima, polisi datang ke tempat mereka hanya untuk mengklarifikasi sosok Bima kepada keluarga.
Bima yang ramai dibicarakan belakangan ini mengunggah konten berjudul ‘Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju’ di akun Tiktok @awbimaxreborn. Unggahan ini viral lantaran menyindir sejumlah sektor di Provinsi Lampung, di antaranya infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan tata kelola, birokrasi dan pertanian.
Dalam konten itu Bima juga menyindir jalan di Lampung banyak yang rusak dan Kota Baru disebut mangkrak sejak lama.
Bima juga sempat menggunakan kata ‘Dajjal’ saat menyebut Provinsi Lampung tempat dirinya berasal.
Seorang warga bernama Ginda Asori melaporkan Bima ke Polda Lampung terkait pelanggaran Undang-Undang ITE usai konten itu viral. Ginda mengatakan konten itu hoaks dan menyoroti istilah ‘Dajjal’. (*)
Sumber : CNN Indonesia
