Banda Aceh – Pemerintah Aceh menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.1.719761/SJ tertanggal 10 Desember 2025 dengan menurunkan tim khusus pelayanan administrasi kependudukan ke daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas dokumen kependudukan tetap terpenuhi.
Melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Pemerintah Aceh akan mengerahkan tim ke kabupaten dan kota terdampak bencana untuk melakukan pencetakan ulang serta penyempurnaan data kependudukan masyarakat.
Seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan akan dilakukan secara terpadu, sederhana, dan cepat, khusus bagi masyarakat yang kehilangan dokumen resmi akibat bencana, seperti KTP, Kartu Keluarga, ijazah, serta surat-surat penting lainnya.
“Akibat banjir dan tanah longsor, banyak masyarakat kehilangan dokumen kependudukan dan dokumen resmi lainnya. Karena itu, Pemerintah Aceh hadir untuk memastikan pelayanan ini berjalan cepat dan mudah,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dalam keterangannya.
Dalam pelaksanaannya, tim DRKA akan bekerja sama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Kabupaten/Kota (DRKK). Tim akan turun langsung ke lapangan dengan membawa fasilitas lengkap, termasuk peralatan perekaman dan pencetakan KTP dan KK.
Kebijakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemulihan pascabencana, mengingat dokumen resmi menjadi syarat penting bagi masyarakat dalam mengakses berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang disiapkan pemerintah.
Pemerintah Aceh juga meminta seluruh dinas terkait di kabupaten dan kota agar proaktif menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri tersebut, serta menjalin komunikasi intensif dengan perangkat gampong atau desa demi pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak.
Selain dokumen kependudukan, Pemerintah Aceh turut melakukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dokumen pertanahan, serta lembaga pendidikan dan instansi terkait untuk memastikan penggantian ijazah dan dokumen pendidikan masyarakat terdampak, khususnya anak-anak.
“Berbagai langkah strategis dan koordinasi terpadu terus dilakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Penanganan bencana di Aceh saat ini menjadi prioritas nasional, dan kita semua diharapkan terus bersatu agar Aceh cepat bangkit,” tutup Muhammad MTA.
Editor : Redaksi
