FANEWS.ID – Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengajak masyarakat Aceh untuk membangun semangat moderasi beragama dari dalam masjid. Dia juga mendorong fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat.
Ajakan tersebut disampaikan JK saat mengisi diskusi kajian Ramadan bertajuk “Masjid sebagai Pelopor Moderasi Beragama dan Pemberdayaan Ekonomi Umat” yang berlangsung di Gedung Rektorat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
“Jika ada perbedaan, itu harus kita terima sebagai perbedaan dalam penafsiran dalil. Seperti yang telah disampaikan, masjid adalah milik lintas kelompok umat, sehingga kita tidak mengenal masjid Aceh, masjid Batak, masjid Jawa, masjid Bugis, dan lain-lain,” kata JK yang hadir secara virtual.
Dalam paparannya, pengusaha asal Sulawesi Selatan itu juga menekankan bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah. Menurut dia, fungsi masjid meliputi empat aspek.
Pertama, sebagai tempat ibadah salat dan ibadah lainnya. Kedua, sebagai tempat untuk berbagai aktivitas muamalah. Ketiga, fungsi tarbiyah (pendidikan), di mana pendidikan agama seharusnya dimulai dari masjid. Keempat, fungsi tijarah sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat.
“Masjid memiliki identitas yang berbeda dengan tempat ibadah lain, masjid digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat muslim dengan aliran apapun,” ujarnya.
Maka, sambung JK, sudah seharusnya juga masjid dengan segala kegiatannya, terbuka dan diterima oleh segala pihak.
“Tidak ada yang bersifat khusus dari masjid. Maka dapat kita sampaikan bahwasanya masjid adalah tempat pemersatu umat,” tutur pengusaha kelahiran 15 Mei 1942.
Lebih lanjut, JK menambahkan bahwa meskipun umat Islam merupakan warga mayoritas di Indonesia, jumlah umat Islam yang makmur masih sangat sedikit dibandingkan dengan etnis Tionghoa Indonesia yang mendominasi ekonomi negara.
Untuk itu, dia mendorong masjid untuk memiliki kegiatan perniagaan sehingga masjid dapat berperan sebagai pembangkit ekonomi umat muslim.
“Di masjid kita tidak hanya berbicara tentang ibadah, akidah, akan tetapi kita juga berbicara masalah yang lebih dasar, seperti perniagaan, pertanian, perekonomian,” pungkasnya. .(InfoPublik/red)
