FANEWS.ID – Puluhan nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo berharap uang tabungan mereka dapat dikembalikan. Hal tersebut disampaikan para nasabah saat beraudiensi dengan anggota DPRK Aceh Tengah, Senin (15/7).
Kehadiran para nasabah ke kantor legislatif daerah itu turut mendapat pendampingan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) setempat. Sementara massa yang datang mendapat sambutan dari anggota DPRK Aceh Tengah, Khairul Ahadian, Joharsyah, Jihar Firdaus, dan penganggung jawab BPRS.
“Kami ingin uang tabungan kami itu dikembalikan, uang itu untuk kebutuhan anak-anak kami yang baru masuk sekolah, terlebih saat ini kebutuhan sehari-hari juga masa sulit,” kata Eva Mahlia, salah satu nasabah BPRS Gayo.
Dia mengaku mendiang suaminya memiliki deposito di BPRS Gayo sejumlah Rp100 juta untuk biaya kebutuhan ketiga anaknya, yang masih kecil. Saat ini, dia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membiayai anak-anaknya sekolah.
“Anak saya butuh biaya, almarhum suami saya ada deposito Rp100 juta di bank itu. Namun, setiap kami tanya ke pihak bank, mereka hanya menjawab aman, aman, tapi saya tidak bisa narik uang saya,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ratna, nasabah BPRS Gayo yang lain. Dia mengaku memiliki tabungan sebesar Rp110 juta di BPRS Gayo yang ditabung sejak 2018 lalu.
Seperti halnya Eva, Ratna juga kecewa dengan kebijakan BPRS Gayo karena dia tidak bisa menarik uang dari bank tersebut.
Begitu juga dengan Laila Fitri yang sudah menjadi nasabah BPRS Gayo sejak sembilan tahun lalu. Laila mengaku memiliki uang sebesar Rp6 juta di bank milik Pemkab Aceh Tengah tersebut.
“Janganka menarik uang satu juta, Rp500 ribu saja harus (menunggu) ada nasabah yang nyetor dulu,” kata Laila.
Sementara itu, Ketua GMNI Aceh Tengah, Saparuda, mendesak pihak terkait agar bertanggung jawab dengan tabungan para nasabah. Mereka bahkan mengancam akan menyegel BPRS Gayo jika dalam pertemuan tersebut tidak mencapai hasil yang memuaskan.
“Kasihan para nasabah. Mereka butuh biaya segar saat ini untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari, untuk itu berikan hak mereka, jangan dirampas,” tegas Saparuda.
Ancaman GMNI tersebut mendapat respons dari penanggung jawab BPRS Gayo, Mulyati Syafnur, yang hadir dalam pertemuan di DPRK Aceh Tengah. Dia berharap BPRS Gayo tidak disegel sebab terdapat kewajiban bank yang belum selesai dengan para nasabah.
“Mohon jangan lakukan aksi penyegelan. Kami tidak ikhlas kalau ditutup karena kewajiban kami terhadap nasabah belum clear. Jika ini ditutup, uang nasabah tidak akan kembali, sebab di kas baru akan tersedia uang bila ada setoran kredit dari nasabah,” pungkas Mulyati.(red/habaaceh)
