BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, menyatakan kekecewaannya atas terhambatnya masuk bantuan internasional untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra.
Menurut Wali Nanggroe, sejumlah duta besar negara sahabat telah menghubunginya dan menyatakan kesiapan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, bantuan tersebut belum dapat masuk karena Pemerintah Pusat belum menetapkan bencana hidrometeorologi di Sumatra sebagai Darurat Bencana Nasional.
“Saya banyak dihubungi oleh duta-duta asing, mereka ingin membantu. Tetapi masalahnya belum dinyatakan darurat nasional. Kalau sudah ada deklarasi, mereka bisa masuk. Ini tentu mengecewakan, banyak kecewa saya,” ujar Wali Nanggroe usai kegiatan zikir di Banda Aceh, Senin (15/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Aceh Berzikir, Doa Bersama, dan Aksi Solidaritas untuk korban banjir bandang dan longsor yang digelar Lembaga Wali Nanggroe di Halaman Gedung Wali Nanggroe. Kegiatan ini juga dirangkai dengan peringatan Maulid Raya Nabi Muhammad SAW.
Zikir dan doa bersama dipimpin oleh Abu Dr. Sirajuddin Saman, MA dan Tgk Akmal Abzal, SHi, MA. Dalam kesempatan itu, Wali Nanggroe secara resmi membuka donasi untuk korban bencana serta melepas keberangkatan mobil bantuan makanan ke lokasi pengungsian di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.
Selain itu, Wali Nanggroe juga menerima bantuan simbolis berupa uang tunai dari sejumlah lembaga, yakni Majelis Tuha Peut, Majelis Fatwa, dan Tuha Lapan Wali Nanggroe sebesar Rp 52 juta, Sekretariat Wali Nanggroe Rp 25 juta, serta RS Putri Bidari Aceh Rp 10 juta.
Wali Nanggroe menegaskan bahwa duka yang dirasakan Aceh dan Sumatra merupakan duka seluruh bangsa Indonesia. Ia meminta agar penanganan bencana tidak bersifat sementara, melainkan mengedepankan aspek keselamatan dan ketahanan jangka panjang.
“Semua pihak harus memperkuat semangat gotong royong, memastikan bantuan tersalurkan secara adil dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPA Pusat, Darwis Jeunib, turut mendesak Pemerintah Pusat agar membuka jalur bantuan internasional bagi Aceh, Medan, dan Sumatra Barat.
“Serahkan kepada dunia luar untuk membantu Aceh. Kalau tidak ada negara-negara luar, sampai 20 tahun Aceh masih bergelut dengan lumpur,” ujarnya.(**)
Editor : Ayah Mul
