Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, untuk memprioritaskan Aceh dalam penanganan dan mitigasi bencana. Menurut Wagub, Aceh adalah provinsi khusus yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB RI atas berbagai program bantuan untuk Aceh, tapi kami rasa masih harus ditingkatkan khusus untuk Aceh,” kata Fadhlullah saat rapat koordinasi kebencanaan se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (28/10/2025).
Fadhlullah berharap kunjungan Kepala BNPB dapat menghadirkan program bantuan yang lebih signifikan pada tahun 2026. Aceh diprioritaskan bukan hanya karena sejarah pentingnya, seperti perjanjian MoU Helsinki 2005, sumbangan pesawat, peran Radio Rimba Raya, hingga emas untuk Monumen Nasional, tetapi juga karena provinsi ini termasuk daerah rawan bencana.
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan Aceh rawan berbagai jenis bencana, mulai dari kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pantai, tsunami, hingga letusan gunung api. Oleh sebab itu, BNPB menyiapkan sejumlah program mitigasi, termasuk:
Pusat edukasi dan informasi tsunami bekerja sama dengan Pemerintah Jepang.
Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) yang terkoneksi dengan Pusdalop daerah.
Bantuan sumur bor untuk mengatasi kekeringan dan gagal panen.
Dana siap pakai untuk penanganan bencana, sebesar Rp16,01 miliar dari 2021–2024.
Dukungan logistik dan peralatan darurat, total Rp32,6 miliar dari 2023–2025.
Dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk sembilan kabupaten/kota, sedang diproses di Kementerian Keuangan.
Rakor diikuti jajaran Deputi BNPB, Forkopimda Aceh, seluruh Bupati/Wali Kota se-Aceh, Kepala SKPA, Kepala BPBD, dan berbagai unsur terkait lainnya.
Editor : Ayah Mul
