Anggota DPRA, Tarmizi SP. Foto: (Dokumen Pribadi).
“Apalagi baru-baru ini ada peristiwa pemanggilan masyarakat karena mengibarkan bendera Aceh. Masalah ini akan muncul kembali jika tidak ada solusi,” kata Tarmizi SP dalam Sidang Paripurna DPRA dalam rangka Pelantikan Anggota KKR Aceh dan Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Usulan Inisiatif DPRA pada hari Jum’at (4/2/2022).
Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tarmizi, SP Tarmizi mengungkapkan bahwa persoalan Bendera Bulan Bintang jika tidak ada solusi apapun, maka akhir tahun ini akan kembali muncul masalah yang sama.
“Apalagi baru-baru ini ada peristiwa pemanggilan masyarakat karena mengibarkan bendera Aceh. Masalah ini akan muncul kembali jika tidak ada solusi,” kata Tarmizi SP dalam Sidang Paripurna DPRA dalam rangka Pelantikan Anggota KKR Aceh dan Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Usulan Inisiatif DPRA pada hari Jum’at (4/2/2022).
Ia mengungkapkan kalau Ketua
Komite Peralihan Aceh (KPA) seluruh Aceh sebelumnya sudah berkumpul di Banda Aceh melakukan konferensi pers dan meminta Gubernur bersama DPRA untuk duduk bersama dan melobi Pemerintah Pusat terkait persoalan kewenangan Aceh yang belum selesai.
“Baru-baru ini juga ada pertemuan besar anak-anak almarhum mantan kombatan GAM dari seluruh aceh yang bergabung dalam Jaringan Aneuk Syuhada Aceh, yang juga meminta Gubernur dan DPRA untuk duduk bersama dan serius melobi pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan UUPA sesuai dengan MoU Helsinki,” ujarnya.
Dalam Sidang Paripurna yang lalu, pimpinan DPRA dan juga Gubernur Aceh telah berjanji bahwa akan segera duduk bersama dengan seluruh elemen pemangku kepentingan di Aceh.
Tim tersebut nanti akan melobi Lemerintah Pusat, kalaupun tidak bertemu Presiden setidaknya bisa bertemu Menkopolhukam dan Kepala Staf Presiden Pak Moeldoko selaku orang yang ditunjuk oleh Presiden untuk menyelesaikan persoalan Aceh,” kata Tarmizi.
Untuk itu, Tarmizi mengultimatum Gubernur Aceh dan Pimpina DPRA untuk duduk bersama paling telat akhir bulan ini untuk membahas persoalan itu.
“Saya mewakili seluruh rakyat Aceh dan juga mewakili seluruh anggota DPRA, Gubernur Aceh dan pimpinan DPRA akhir bulan ini harus duduk bersama,” tegas politisi Partai Aceh itu.”[]
.
