ACEH — Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut banjir besar di Sumatera “hanya mencekam di media sosial” memicu gelombang kecaman luas. Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menjadi salah satu pihak yang paling vokal menilai bahwa pernyataan tersebut tidak empatik, tidak berdasar fakta, dan melukai masyarakat yang sedang berjuang menghadapi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menegaskan bahwa situasi di lapangan jauh lebih parah dibandingkan narasi yang beredar di media sosial.
“Pernyataan itu menunjukkan ketidakpedulian. Aceh dan Sumatera hari ini sedang berduka. Banyak daerah terendam, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan akses bantuan terhambat. Ini bukan mencekam di media sosial; ini mencekam di dunia nyata, tepat di depan mata kami,” ujar Fauzan, Rabu 3 Desember 2025.
SAPA merinci bahwa banjir dan longsor telah mengakibatkan kerusakan luas di Aceh, antara lain:
— Ribuan warga mengungsi dan ratusan rumah rusak berat, hanyut, atau tidak layak huni.
— Infrastruktur vital banyak yang putus, termasuk jalan antar–kabupaten, jalur utama Aceh–Sumut, hingga lintas tengah yang sempat lumpuh total.
— Distribusi logistik terganggu sehingga memicu lonjakan harga kebutuhan pokok.
— Stok air bersih menipis, meningkatkan risiko penyakit pascabanjir.
— Aktivitas ekonomi lumpuh, pasar dan warung tidak beroperasi.
— Banyak sekolah terendam sehingga kegiatan belajar mengajar terhenti.
“Semua ini adalah fakta nyata. Pemerintah pusat seharusnya sudah menetapkan status bencana nasional,” tegas Fauzan.
Ia juga menilai bahwa pernyataan pejabat BNPB dapat memperlambat respons pemerintah karena menggambarkan situasi seolah tidak serius.
“Bencana ini membutuhkan pengerahan personel dan logistik besar dari pemerintah pusat. Jika pimpinan BNPB menggambarkan situasi seolah ringan, bagaimana mungkin penanganan di lapangan bisa maksimal?”
SAPA menegaskan bahwa pemerintah pusat harus hadir dengan tindakan nyata, bukan dengan pernyataan yang meremehkan penderitaan masyarakat.
“Presiden harus mengevaluasi pejabat yang tidak peka terhadap kondisi rakyat. Aceh dan Sumatera membutuhkan langkah cepat, tegas, dan serius. Jangan sampai rakyat merasa negara tidak peduli,” tutup Fauzan.
Editor : Ayah Mul
