Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mendesak kepolisian untuk segera bertindak terkait kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merazia mobil berplat Aceh. Menurutnya, kebijakan tersebut justru mengingkari prinsip keharmonisan antardaerah di Indonesia.
“Cabut kebijakan itu segera. Sebab kebijakan itu adalah produk yang mengingkari keharmonisan antardaerah. Tanya sama Bobby, STNK bermotor itu produk nasional atau daerah? Tanyakan ke Bobby, apa dia masih mengakui bendera Merah Putih sebagai bendera Indonesia?” tegas Nasir dalam keterangannya.
Ia menegaskan, STNK adalah produk nasional yang didelegasikan ke instansi berwenang di daerah. Karena itu, keberlakuannya meliputi seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. “Ini kebijakan kontra harmoni yang dilakukan oleh seorang yang punya posisi sebagai gubernur,” lanjutnya.
Politisi asal Aceh itu juga meminta agar Bobby Nasution lebih dewasa dalam melihat realitas di lapangan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan dibiayai oleh APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam penggunaan jalan.
“Ada uang rakyat di semua ruas jalan di Indonesia. Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas warga yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasir menilai kebijakan razia plat Aceh yang dikeluarkan Bobby berpotensi memecah belah masyarakat. Karena itu, Komisi III DPR RI meminta polisi untuk menindak tegas, bahkan menangkap pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
“Komisi III DPR RI minta polisi tangkap Bobby karena telah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Gubernur itu harus melihat semua masalah secara jernih dan komprehensif, bukan parsial.
Kalau ada yang salah dari pengangkutan itu maka ada pihak yang berwenang yang menindak, bukan menerbitkan kebijakan yang justru membenturkan warga antardaerah,” pungkas Nasir.(**)
