Banda Aceh – Pemadaman listrik mendadak yang melanda Banda Aceh dan sejumlah wilayah Aceh sejak Senin (29/9/2025) sore menuai kritik keras. Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, mendesak PT PLN (Persero) bertanggung jawab serta memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan.
Menurutnya, pemadaman listrik tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak serius terhadap perekonomian, khususnya pelaku UMKM yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
“Banyak usaha kecil terpaksa berhenti beroperasi karena listrik padam. Mereka tidak punya cadangan energi seperti genset. Kerugian mereka jelas sangat besar,” ujar Irwansyah, Rabu (1/10/2025).
Irwansyah menegaskan, hak pelanggan untuk mendapatkan kompensasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN.
“PLN jangan abai. Aturan jelas menyebutkan adanya kompensasi ketika pelayanan tidak sesuai standar. Hak masyarakat harus dipenuhi,” tegasnya.
Gangguan Transmisi
Berdasarkan laporan yang diterima DPRK, gangguan terjadi pada jaringan transmisi 150 KV Bireuen – Arun sekitar pukul 16.30 WIB. Dampaknya, sejumlah unit PLTU Nagan Raya (1-4) ikut padam.
“Transmisi ini terkoneksi dengan wilayah Sumatera. Begitu terjadi gangguan, sebagian besar Aceh ikut gelap,” jelas Irwansyah.
PLN sendiri telah menurunkan ratusan personel untuk memperbaiki jaringan dan menormalkan kembali pembangkit yang sempat berhenti beroperasi.
Soroti Peran PLTD Lueng Bata
Selain soal kompensasi, Ketua DPRK Banda Aceh juga menyoroti fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Lueng Bata. Ia menilai seharusnya pembangkit itu bisa berfungsi sebagai penyangga cadangan listrik ketika jaringan interkoneksi terganggu.
“Kalau jaringan lintas provinsi bermasalah, Banda Aceh tidak boleh sampai gelap total. PLTD Lueng Bata seharusnya menjadi backup pasokan listrik. Pertanyaannya, apakah kapasitasnya cukup? Dan kenapa tidak dioptimalkan?” katanya.
Irwansyah mengingatkan bahwa gangguan transmisi lintas provinsi bukan pertama kali terjadi. Beberapa kali Aceh mengalami pemadaman massal, namun langkah antisipasi permanen belum terlihat jelas.
“Kalau ini terus berulang tanpa solusi, masyarakatlah yang jadi korban. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus mendapat jaminan pasokan listrik yang stabil,” pungkasnya.(**)
Editor : Ayah Mul
