Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyalurkan bantuan senilai Rp2,8 miliar lebih untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemulihan korban bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Donasi itu diserahkan secara simbolis oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ir. H. Darliansjah, M.Si, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Penanganan Bencana Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Rombongan Pemprov Kalteng yang turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut antara lain Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalteng Said Salim, S.Kom, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD-PK Provinsi Kalteng Alpius Patanan, S.Hut, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng Sri Mulya, SE, serta Kepala Bidang Anggaran BKAD Provinsi Kalteng Patitis A. Dewi, SE.
Total bantuan yang disalurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp2.816.540.000. Bantuan tersebut berasal dari berbagai unsur pemerintah daerah dan lembaga keuangan, dengan rincian sebagai berikut:
Bantuan keuangan dari Pemprov Kalimantan Tengah sebesar Rp1 miliar, bantuan keuangan dari 13 kabupaten dan 1 kota se-Kalimantan Tengah sebesar Rp1,3 miliar, bantuan logistik berupa barang senilai Rp215 juta, yang terdiri dari barang senilai Rp200 juta disalurkan melalui Polda Aceh dan Rp15 juta (8 koli) melalui Baitulmal, uang tunai sebesar Rp51.540.000 melalui Baitulmal, serta bantuan dari Bank Kalteng sebesar Rp250 juta yang akan ditransfer ke rekening Baitulmal Aceh.
Dalam sambutannya, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan solidaritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
Ia menjelaskan bahwa hingga memasuki hari ke-16 penanganan bencana, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya darurat dan pemulihan terhadap dampak banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh.
“Saat ini Pemerintah Aceh masih fokus menangani banjir dan longsor yang terjadi di 18 kabupaten/kota,” ujar M. Nasir.
Menurutnya, wilayah dengan dampak terparah terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, kondisi memprihatinkan juga dilaporkan dari Kabupaten Bireuen, di mana sejumlah desa atau dusun dilaporkan hilang akibat bencana. Sementara Kabupaten Pidie hingga kini masih berada dalam status siaga darurat.
Penanganan infrastruktur menjadi perhatian utama, terutama di wilayah tengah Aceh. M. Nasir menyebutkan bahwa akses menuju Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah baru kembali terhubung pada Minggu (14/12/2025) setelah selesainya pembangunan jembatan bailey.
“Konektivitas ini sangat krusial untuk memastikan pasokan logistik dapat tersalurkan ke wilayah terdampak,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika pembangunan jembatan darurat tersebut tidak selesai tepat waktu, maka stok pangan di Bulog berpotensi habis dan dapat memicu krisis pangan di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
“Jika jembatan bailey tidak selesai saat itu, kami pastikan stok pangan habis dan masyarakat bisa kelaparan,” pungkas M. Nasir. []
Editor : Redaksi
