FANEWS – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menghapus seluruh fasilitas pimpinan hingga anggaran kegiatan survei nasional 2025 imbas dari efisiensi anggaran yang dilakukan diseluruh kementerian dan lembaga.
Kepala BRIN, Handoko, mengatakan, BRIN mengefisiensi anggaran fasilitas pimpinan, termasuk fasilitas untuk dirinya selaku Kepala BRIN.
“Kedua, penghapusan seluruh fasilitas bagi pimpinan seluruh unsur pimpinan mulai dari saya sampai seluruh pimpinan di lingkungan BRIN,” kata Handoko dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025).
Handoko mengatakan, BRIN berfokus paa pemangkasan anggaran perjalanan, terutama anggaran perjalanan ke luar negeri, dalam efisiensi ini. Akan tetapi, dia mengecualikan kegiatan yang atas pembiayaan pengundang tentu atau mobilitas talenta riset dan inovasi secara selektif.
“Karena untuk memastikan tadi yang terkait dengan akuisisi talenta unggul tadi dan ini akan menjamin keberlangsungan mitra kerja sama LN yang selama ini jadi pendukung utama di luar anggaran yang berasal dari APBN,” jelas Handoko.
Selain itu, Handoko menyebut BRIN juga melakukan penghapusan kepada seluruh survei nasional untuk tahun anggaran 2025. Namun, Handoko menekankan, pada dasarnya survei tersebut memang tidak dijalankan tidak setiap tahun.
“Tahun ini kan belum ada,” katanya.
Handoko menambahkan, apabila survei tersebut tidak dilakukan, maka hal tersebut tidak akan berdampak besar terhadap keberlangsungan pekerjaan di lembaganya. Ia beralasan, survei yang dilakukan BRIN bukan merupakan survei data dasar seperti BPS.
“Jadi mestinya sih enggak terlalu berpengaruh, tapi kalau survei misalnya indeks daya saing daerah, itu tetap kami lakukan, karena itu tidak perlu survei. Tapi analisa saja karena memakai data sekunder,” ujarnya.
Sebagai informasi, BRIN memiliki total pagu tahun 2025 sebesar Rp 5,84 triliun. Awalnya, anggaran tersebut terkena efisiensi sebesar Rp 2,07 yang mengakibatkan BRIN harus menghapuskan 12 organisasi risetnya.
Namun, terbaru, anggaran tersebut diperbarui oleh Kementerian Keuangan dan akhirnya hanya terkena pemangksan sebesar Rp 1,42 triliun atau sekitar 24,46 persen dari pagu awal. Dengan demikian, pagu aktif BRIN usai rekonstruksi anggaran kini mencapai Rp 4,413 triliun.
“Menindaklanjuti arahan tersebut kami telah melakukan penyisiran dan simulasi sebagaimana tabel yang ditampilkan. Jadi secara umum kami menyisakan Rp 4,413 T setelah efisiensi sebesar Rp 1,42 T,” ujarnya.(red)
