FANEWS.ID – Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mengalami penurunan hampir setiap tahunnya. Bahkan, menurutnya, dibandingkan tahun 2021 anggaran Kemendag sudah turun sekitar 50 persen.
Turunnya anggaran ini membuatnya kesulitan untuk mengalokasikan dana bagi setiap program. Parahnya, anggaran yang terus turun membuat perwakilan atase perdagangan (atdag) Indonesia di beberapa negara terancam dipulangkan karena tidak bisa menyewa rumah untuk tinggal.
“Kita ini kan mau ekspor, kita ini kan mau bersaing dengan negara lain. Ini gimana? Orang atdag-nya aja mau pulang sekarang. Karena gaji, sewa rumah, dan sebagainya yang selama ini dari Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) juga dihapus, dari kita juga dikurangi [anggarannya],” kata Zulhas dalam Rapat Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Menteri Perdagangan, di Komplek Parlemen.
Menurutnya, kondisi ini tidak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk mendongkrak ekspor Indonesia. Ia menambahkan, untuk mendorong ekspor seharusnya pemerintah dapat melakukan promosi besar-besaran, dan untuk melakukan itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Dia mencontohkan, Malaysia rela mengeluarkan dana triliunan untuk menaikkan pamor kuliner mereka. Pun dengan pemerintah Thailand yang memiliki kebijakan untuk menanggung biaya ekspor para pedagang yang baru pertama kali mengirimkan buah-buahannya ke luar negeri.
“Kita ini kok sekarang sewa rumah aja hampir gulung tikar. ITPC (Indonesia Trade Promotion Centre) apalagi, Pak. Showroom-showroom-nya bisa tutup semua itu, Pak. Padahal kan kita pinginnya showroom itu ditempat yang bagus, yang layak,” imbuh dia.
Dalam RAPBN tahun 2025, pemerintah menganggarkan pagu indikatif Kemendag sebesar Rp1,66 triliun, turun sebesar Rp308,27 miliar atau sekitar 15,67 persen dari tahun anggaran sebelumnya yang senilai Rp1,97 triliun.
Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, pagu indikatif tahun 2025 turun hingga Rp1,37 triliun atau sekitar 45,23 persen.
Dengan anggaran yang terbatas ini, Zulhas mengatakan Kemendag akan tetap menjalankan program-program yang sudah direncanakan dengan optimal. Meski begitu, dia tak memungkiri membutuhkan tambahan anggaran untuk dapat mendongkrak ekspor lebih tinggi.
“Namun demikian, apabila keuangan negara memungkinkan, Kementerian Perdagangan mengajukan… Kami tahu nggak mudah, tambahan anggaran yang kami sampaikan kepada presiden melalui surat per tanggal 30 April perihal permohonan penambahan anggaran 2025 sebesar menjadi Rp2,4 triliun. Rp2,4 triliun aja kami sudah senang banget, Pak. Itu total,” katanya.
Merespon permintaan tambahan anggaran dari Zulhas, Komisi VI DPR RI sepakat untuk menyetujuinya.
“[Tambahan anggaran] sebesar Rp2,4 triliun yang terdiri dari peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor sebesar Rp900 miliar, pengembangan perdagangan antarwilayah sebesar Rp700 miliar, peningkatan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi sebesar Rp800 miliar,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Bima Aria. (tirto)
