Rakyat yang biasanya beli gas di toko-toko eceran, gagal membeli, karena gas hanya ada di pangkalan
Jakarta – Bahlil, menteri ESDM, yang fotonya dulu beredar dengan Whisky Yamazaki seharga kisaran Rp 30 juta atau Rp 300 juta, kembali menuai kritik di media sosial karena membuat rakyat mengantre mengular gas melon 3 kg, yang bahkan menimbulkan korban jiwa._
Rakyat yang biasanya beli gas di toko-toko eceran, gagal membeli, karena gas hanya ada di pangkalan.
*Bahlil yang selalu mengaku anak orang miskin* dalam perjalanan kemasyhuran karirnya, akhirnya menyaksikan sendiri kebijakannya membuat seorang nenek meninggal karena kemiskinannya.
Nenek tersebut, 62 tahun, di Tangerang berusaha mendapatkan gas melon untuk memasak.
Namun, apa daya, antrian sangat panjang, harus pulang dulu karena tidak bawa KTP, lalu mengantri lagi.
Harga gas itu tidak seharga Whisky yang mampu dibeli orang-orang kaya, hanya seharga garis kemiskinan, sekitar kurang lebih Rp. 20.000.
Antrian mengular bagi emak-emak dulu memang pernah terjadi di era Jokowi, ketika mereka mengantri minyak goreng.
Kala itu jumlah konsumsi minyak goreng kita hanya sebesar 20% dari total produksi yang ada.
Namun, karena rakyat hanyalah objek yang terhinakan di era itu, mereka tidak menjadi prioritas, kalamana harga minyak goreng dunia meroket.
Mengantri gas melon ironisnya terjadi di era Prabowo. Khususnya, ketika seluruh rakyat melihat Prabowo bersungguh-sungguh menghadirkan negara untuk kepentingan rakyat, bukan personal interest.
Bahkan Prabowo baru saja mengucapkan syukur, kita mempunyai cadangan baru gas dengan ditemukannya ladang di Andaman Aceh.
Seperti diberitakan CNBC Indonesia, pada BNI Investor Daiky, Prabowo mengatakan,
“Kita bersyukur kita diberi kekayaan alam luar biasa. Minggu demi minggu bulan demi bulan ketemu lagi, kita baru ketemu ladang gas terbesar di Andaman”, (9/10/2024).
*Dasco vs Bahlil*
Berita saling tuding terjadi secara terbuka di media massa.
Dasco, baik melalui akun IG maupun diberitakan diberbagai media online mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak meminta Bahlil menghentikan pengecer gas melon itu.
Sementara Bahlil mengatakan bahwa itu atas perintah Prabowo.
Versi Prof. Dasco, sebagai orang terdekat Prabowo, seperti versi “Bocor Alus”, menjelaskan bahwa Prabowo hanya memberikan garis besar perlunya subsidi energi tepat sasaran.
Pemberhentian pengecer gas itu, secara mendadak adalah arahan menteri.
Statement Dasco ini merupakan langkah mitigasi untuk memastikan kebijakan Prabowo pro-rakyat tidak berubah setelah seratus hari.
Mitigasi Dasco sangat penting untuk rakyat tidak membenci Prabowo. Dan memang pula karena Prabowo tidak menginginkan rakyat terhina dengan mengantri seperti itu.
Langkah ini merupakan jawaban cepat atas berbagai ejekan dan muntahan sosial rakyat, khususnya di media sosial, kepada Prabowo, bukan Bahlil.
Saat ini, dengan kehidupan dunia medsos, di mana hirarki tidak begitu terperhatikan, tuduhan kepada Prabowo Subianto menjadi nyata.
Misalnya, ejekan di medsos dikaitkan dengan joget-jogetan Prabowo “oke gas, oke gas” yang terhubung dengan hilangnya gas melon itu.
Bahkan, pada saat seperti ini turun berita juru bicara presiden Hasan Nasbi mengatakan kebijakan Bahlil benar adanya.
(Lihat “Istana Bela Kebijakan Bahlil Soal LPG 3 Kg yang Meresahkan Rakyat”, rilpolitik.com, 3/2/25)
Untung saja Bahlil, meskipun menghubungkan kebijakannya merupakan perintah Prabowo, menyatakan semua yang terjadi merupakan tanggung jawab dia.
Sayangnya, berita kematian nenek yang mengantri tadi, tidak dipedulikan olehnya.
Malah, Prof. Dasco yang mengirimkan tim untuk menginvestigasi kematian nenek tersebut. (Lihat “Sufmi Kirim Tim Pasca Warga Tewas Antre Gas”, RRIonline, 4/2/25)
*Menatap Paska 100 Hari*
Cara Prabowo mencapai kekuasaan telah dan selalu menjadi perbincangan hangat di kubu yang kalah pada pilpres lalu.
Dikatakan bahwa Prabowo melakukan “kudeta merangkak”, yakni strategi “masuk dari dalam”, baru kemudian menunjukkan taringnya membela rakyat.
Prabowo membela rakyat telah terukir selama 100 hari pemerintahannya.
Ukiran ini tidak perlu merujuk hasil jejak pendapat dari kaum surveyor. Sebab, berbagai kebijakan Prabowo gampang dicerna.
Kebijakan Prabowo yang berbeda 180 derajat dari Jokowi terlihat antara lain pada:
1. Pembubaran Judi Online. Judi online ini merupakan pesta pora elit kekuasaan era lalu. Hampir 1000 triliun uang diraup mereka dari keringat dan darah rakyat miskin. Prabowo menghentikan itu dan meminta polisi mengusut tuntas.
2. Pagar Laut. Selama era lalu, kelompok mafia tanah merajalela. Selain merampok tanah mereka juga merampok laut. Prabowo tidak mau itu berlangsung. Prabowo memerintahkan tentara bergerak merebut tanah dan laut itu.
3. Rebut Sawit Ilegal. Prabowo telah memerintahkan jenderal Safri Syamsudin, Menhankam, merebut kembali 3,3 juta Ha sawit illegal. Setidaknya 1,2 juta Ha yang murni illegal. Hitungan Prabowo, rencana pemutihan yang diusulkan rezim masa lalu seharga Rp 300 Triliun, merupakan penghinaan terhadap negara. Bahkan,dengan negara menguasai lahan lahan sawit illegal itu, negara akan mendapat keuntungan 240 Triliun pertahun.
4. Efisiensi Birokrasi. Prabowo Subianto memotong anggaran birokrasi sebesar Rp 300 Triliun. Uang ini, sepertinya , akan digunakan sebagai tambahan Rp 100 Triliun untuk makan bergizi anak-anak miskin. Penghematan birokrasi juga penting untuk melatih produktivitas sektor negara.
5. Penghapusan utang UMKM. Prabowo Subianto memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha kecil yang terlilit utang. Sekitar 6 juta pelaku usaha akan dihapuskan utangnya.
6. Upah Buruh Naik Tinggi. Prabowo Subianto menaikkan upah buruh sebesar 6,5 %. Hal ini naik rerata 600% relatif terhadap kenaikan upah era lalu. Bahkan, ada masa di mana Jokowi menaikkan upah sebesar 1% saja. Pentingnya kenaikan ini merupakan simbol Prabowo tidak setuju dengan rezim upah murah.
7. Orientasi non infrastruktur. Prabowo memangkas anggaran infrastruktur sebesar 81 T dan menyerahkan porsi infrastruktur kepada swasta lebih banyak. Kebijakan ini penting karena di era Jokowi, mayoritas kebijakan pada infrastruktur, khususnya jalan. Prabowo ingin fokus pada kedaulatan pangan dan energi. Seperti hasil berbagai riset, berbagai bisnis infrastruktur, khususnya jalan dan transportasi, sering merupakan tunggangan kelompok bisnis, khususnya properti. Pemilik dan juga mafia tanah memanfaatkan negara membangun infrastruktur massif agar uang-uang siluman dapat diputar cepat pada bisnis properti.
8. Makan bergizi gratis (MBG). Konsentrasi Prabowo Subianto untuk memanjakan orang miskin terus menerus terjadi melalui isu pokok MBG. Dengan cara ini Prabowo menunjukkan arah pembangunan ke depan, yakni menyehatkan anak-anak masa depan Indonesia. Ini bukan sekedar kebijakan dan angka-angka perbaikan nasib, tapi ini adalah garis ideologi.
Besarnya beban Prabowo Subianto untuk menjalankan misinya sekarang mulai tampak semakin berat.
*Menteri2 Prabowo yang dihasilkan dari kompromi besar dengan Jokowi, mulai tidak kompatibel.*
Kasus Bahlil, mungkin merupakan awal. Ke depan beban itu akan semakin berat.
_Saya selalu mengatakan bahwa persoalan besar di era Prabowo *bukan soal ideologi Prabowo, tapi barisan Prabowo yang lemah.* Barisan ini, seperti Bahlil, merupakan produk masa lalu yang berkuasa bukan untuk rakyat._
_*Di era Jokowi sudah jelas kekuasaan secara mayoritas hanyalah pengabdian bagi oligarki dan pemilik modal.* Oligarki dikasih tanah seluas-luasnya, sementara rakyat cuma dikasih selembaran kertas sertifikat tanah. Produk kekuasaan masa lalu adalah pemalas, tidak ideologis, karena motivasinya bukan pengabdian kepada rakyat._
*Strategi Baru*
Prabowo harus menemukan model tatanan kekuasaan yang baru.
Jika barisan Prabowo Subianto saat ini tidak ideologis, maka *Prabowo harus membangun tatanan baru.*
Hal ini bisa dilakukan dengan mencari persekutuan ideologis yang efektif, misalnya memperkuat kontrol langsung kepada daerah-daerah.
Prabowo dapat memperkuat otonomi daerah, dengan menempatkan pengawasan lebih besar pula.
Atau Prabowo bisa memperkuat fungsi militer bukan sekedar untuk pertahanan, melainkan terlibat lebih besar dalam pembangunan ekonomi.
Atau model lainnya.
_*Strategi Baru ini penting mengingat dua hal:*_
• *Pertama,* koalisi yang dibangun Prabowo sebagai hasil konsensus dengan Jokowi (koruptor besar versi OCCRP) dan parpolnya akan sulit bersinergi dalam orientasi ideologis.
• *Kedua,* tantangan pembangunan saat ini lebih sulit, karena krisis ekonomi dunia dan panasnya situasi global politik. Padahal tuntutan rakyat saat ini kepada Prabowo begitu besar.
*Penutup*
Jusuf Kalla penggagas Gas Melon 3 kg kemarin bertemu Prabowo memberikan nasehat tentang Public Policy yang baik.
Kalla berhasil mentransformasi penggunaan minyak tanah menjadi gas 20 tahun lalu, tanpa keributan.
Sementara Bahlil, hanya menerapkan kebijakan pada level implementasinya telah gagal total.
_*Prabowo tercoreng* paska 100 hari akibat Bahlil ini._
_Apalagi juru bicara Prabowo, Hasan Nasbi, mengatakan kebijakan Bahlil benar._
_Tantangan Prabowo semakin besar ke depan. *Prabowo perlu strategi baru* untuk melakukan tata kelola pemerintahan agar misi ideologis tercapai. Merombak kabinet untuk membangun sebuah barisan ideologis tentu penting. Namun, ini *terganjal dengan “cawe-cawe” Jokowi* yang ingin anaknya dan eks menteri2nya tetap berkuasa._
Tanpa merombak kabinet, Prabowo harus berhasil menemukan strategi dan model baru untuk memerintah secara benar.
Memerintah, tetap ideologis, dengan tetap mempertahankan model Bahlil. []
***
_*BAHLIL JEGAL WARUNG KECIL, RAKYAT MENDERITA, PRABOWO DIKHIANATI?*_
_*Rencana kebijakan larangan bagi warung-warung kecil menjual gas elpiji 3 kg berdampak langsung pada kesulitan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok ini.*_
_Oleh : Agusto Sulistio_
(Pegiat sosial media, aktif di Indonesia Democracy Monitor | InDemo)
_*Warung-warung kecil* selama ini berperan sebagai distributor mikro yang memudahkan masyarakat mendapatkan gas tanpa harus jauh-jauh ke agen resmi atau SPBU._
Dengan kebijakan baru ini, masyarakat harus mengantri lama, bahkan banyak yang tidak kebagian meskipun sudah menunggu berjam-jam. Ini jelas mencerminkan lemahnya perencanaan kebijakan yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat kecil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia sejak 2024, Bahlil Lahadalia, yang menginisiasi kebijakan ini tampaknya tidak selaras dengan janji ekonomi kerakyatan Prabowo.
Prabowo selama kampanye menyatakan akan menjaga stabilitas ekonomi rakyat kecil, tetapi kebijakan ini justru memperberat beban mereka.
Jika kebijakan ini terus berjalan, wajar jika muncul kekecewaan publik terhadap pemerintahan yang baru, yang pada akhirnya bisa merusak citra Prabowo sejak awal menjabat.
Jika alasan utama pelarangan warung-warung kecil menjual gas 3 kg adalah agar subsidi tepat sasaran, maka pemerintah seharusnya lebih dulu memperbaiki sistem distribusi di level atas.
Selama ini, mafia energi yang menyelewengkan gas alam dan sumber daya negara dengan keuntungan besar tetap beroperasi dengan leluasa.
Sementara rakyat kecil yang hanya menjual gas dalam jumlah terbatas untuk menyambung hidup justru dipersulit.
Ini menunjukkan standar ganda dalam penegakan kebijakan subsidi.
*Pelarangan ini bukan hanya berdampak pada sulitnya akses masyarakat terhadap gas 3 kg, tetapi juga merugikan ekonomi kecil.*
Warung-warung kecil yang menjual gas elpiji selama ini memiliki perputaran ekonomi yang mendukung kehidupan banyak keluarga.
Jika mereka dilarang berjualan, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga pemilik warung yang kehilangan sumber pendapatan mereka.
Rencana kebijakan ini harus segera dievaluasi karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.
Jika benar pemerintah ingin merapikan distribusi gas subsidi agar tepat sasaran, maka langkah pertama yang harus diambil adalah menindak mafia distribusi gas di level atas, bukan justru menekan rakyat kecil.
Jika kebijakan ini terus dipaksakan, bukan hanya akan menyulitkan ekonomi rakyat, tetapi juga berpotensi memicu instabilitas politik yang merugikan pemerintahan Prabowo sendiri.
*Mafia Migas Indonesia Periode 2020*
Sejak tahun 2020, kerugian negara akibat praktek mafia migas masih menjadi masalah serius, pada tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,1 triliun.
Kasus ini melibatkan mantan Direktur Utama PT Pertamina periode 2011-2014, yang mengambil keputusan tanpa persetujuan pemerintah, mengakibatkan kelebihan pasokan LNG yang harus dijual dengan harga lebih rendah di pasar internasional. (Sumber: KPK.go.id)
Sebelumnya, pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kerugian negara akibat mafia migas mencapai Rp1 triliun per bulan, atau sekitar Rp12 triliun per tahun.
Mafia migas ini diduga mengambil keuntungan besar dan menghambat pembangunan kilang minyak di Indonesia selama lebih dari tiga dekade. (Sumber: Tempo.co)
Meskipun data spesifik untuk periode 2020 hingga 2025 terbatas, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa praktek mafia migas terus menimbulkan kerugian signifikan bagi negara.
Oleh karena itu, upaya pemberantasan mafia migas harus menjadi prioritas untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan memastikan distribusi energi yang adil bagi masyarakat, bukan malah mempersulit rakyat dalam mendapatkan gas subsidi 3 kg dengan kebijakan pembatasan penjualan eceran gas di warung-warung yang mudah diakses warga.
*Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Bukan Karena Cadangan Gas Alam yang Menipis*
Berdasarkan data terbaru, Indonesia memiliki cadangan gas alam terbukti sebesar 54,83 triliun kaki kubik (TSCF), dengan proyek strategis seperti Gendalo-Gehem dan Indonesia Deepwater Development (IDD) yang diperkirakan akan meningkatkan produksi gas nasional hingga 9.786,7 MMSCFD pada tahun 2025-2027.
Dengan cadangan sebesar ini, Indonesia tidak mengalami krisis gas alam yang berpotensi menyebabkan kelangkaan gas elpiji 3 kg. (Sumber: ESDM.Go.Id, dll)
Namun, kelangkaan yang terjadi di akhir Januari 2025 lebih disebabkan oleh perubahan kebijakan distribusi subsidi yang menghilangkan peran warung-warung kecil sebagai pengecer.
Kebijakan ini mengharuskan masyarakat membeli gas di agen resmi, menyebabkan antrean panjang dan pasokan yang tidak merata.
Selain itu, praktik mafia migas juga berkontribusi terhadap gangguan pasokan.
Kerugian negara akibat mafia migas mencapai Rp2,1 triliun dalam kasus LNG Pertamina, serta dugaan penyelewengan distribusi gas subsidi yang sudah terjadi bertahun-tahun.
Alih-alih memberantas mafia di tingkat atas, pemerintah justru memperketat akses bagi masyarakat kecil, sehingga kesulitan memperoleh gas elpiji 3 kg.
Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya cadangan gas alam Indonesia, melainkan akibat kebijakan distribusi yang tidak berpihak pada rakyat kecil serta masih maraknya praktik mafia migas.
Jika pemerintah ingin memastikan ketersediaan gas bagi masyarakat, solusinya bukan melarang warung-warung kecil berjualan, melainkan memperbaiki sistem distribusi dan memberantas mafia yang menguasai pasokan energi di level atas. []
Editor : Mul
