FANEWS – Rencana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggandeng band Sukatani menjadi duta adalah lagu lama yang berulang. Pengangkatan duta sebatas ritual gimik, yang terbukti tak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Alih-alih membenahi mekanisme kritik dan akuntabilitas di tubuh kepolisian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, justru kembali pada pendekatan seremonial yang cuma memoles citra, bukan mengubah watak anggota Korps Bhayangkara.
Langkah ini jelas bukan pertama kalinya lembaga negara mengangkat individu sebagai duta untuk menyudahi perkara. Namun, sebagaimana upaya-upaya serupa sebelumnya, ini tak lebih dari pertunjukan kosong. Misalnya, Polri mengangkat Gunawan Sadbor menjadi duta antijudi online usai pemengaruh di TikTok itu ditangkap karena terjerat kasus promosi judi online. Tetapi hingga kini, langkah tersebut tidak cukup untuk memberantas menjamurnya praktik judi online di masyarakat.
Dalam konteks perkara Sukatani, kritik terhadap institusi kepolisian bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa alasan. Polri punya sejarah panjang merespons kritik dengan represif, alih-alih membuka ruang dialog yang sehat. Kasus-kasus kekerasan aparat terhadap demonstran, pembungkaman suara kritis, dan penyalahgunaan wewenang sudah menjadi catatan yang terus berulang.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, memandang menjadikan Sukatani duta Polri tidak menyelesaikan persoalan di tubuh kepolisian. Ini hanya akan berakhir menjadi gimik semata untuk meredam kritik dan memoles citra Polri.
“Praktik-praktik seperti ini adalah praktik yang menjadi duta atau semacamnya itu tidak menyelesaikan masalah. Praktik reaksioner yang secara kelembagaan hanya gimik saja,” kata Isnur kepada wartawan Tirto, Senin (24/2/2025).
Isnur menilai, lagu yang diciptakan Sukatani berangkat dari pengalaman masyarakat yang faktual terhadap polisi. Mengacu pada praktik pungli dan pemerasan penanganan perkara di kepolisian yang terjadi di berbagai sektor urusan publik.
Fakta itu terbukti dari ramainya keluhan serupa dari masyarakat, mendukung Sukatani usai mereka diduga diminta membuat video klarifikasi dan menghapus lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ dari platform pemutar musik. Lagu tersebut berisi pesan satir soal pungli yang sering kali dilakukan oleh instansi kepolisian.
Sementara itu, video berisi klarifikasi dan permintaan maaf kepada Kapolri yang diunggah duo punk asal Purbalingga, Jawa Tengah itu menjadi viral. Sekondan itu harus rela melepas topeng yang selama ini menjadi identitas panggung Sukatani. Diduga polisi meminta mereka melakukan aksi permintaan maaf karena lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ yang mengkritik polisi.
Isnur menilai jika memang Kapolri ingin membenahi persoalan ini, dia harus menindak tegas anggota polisi yang masih melakukan pungli dan pemerasan. Selama praktik itu terus terjadi maka kritik Sukatani lewat lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ akan terus menjadi fakta.
“Faktanya masyarakat banyak mendapatkan keharusan untuk bayar kepada kepolisian. Tilang harus bayar. Ditangkap harus bayar. Budaya itu yang harus dibersihkan secara masif di tubuh kepolisian,” kata Isnur.
Di sisi lain, Isnur mengingatkan agar Polri berhati-hati dan tidak arogan dalam merespons kritik dan masukan dari masyarakat. Ia menjelaskan, seharusnya Polri tidak bisa memproses dirinya sendiri ketika merasa tertekan karena adanya kritik dan masukan dari publik.
Artinya, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri dalam merespons kritik lembaga seharusnya tidak bisa dilakukan. Masalahnya, akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan jika Polri menganggap kritik sebagai tindakan yang mengotori marwah lembaga kepolisian. Hal ini akan menimbulkan benturan kepentingan ketika polisi membela lembaganya sendiri dari sasaran kritik.
“Seharusnya kewenangan penyelidik dan penyidik kepolisian agar tidak sewenang-wenang dibatasi dalam perubahan UU KUHAP. Agar kepolisian tak mengalami abuse of power-nya di mana-mana,” ucap Isnur.
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menawarkan Sukatani menjadi Duta Polri. Namun, niatan tersebut hanya terealisasi bila Sukatani berkenan menerimanya. Sigit mengeklaim Polri tidak antikritik. Menurut dia, Korps Bhayangkara amat menerima dan terbuka dengan saran serta masukan. Institusi Polri hendak menunjukkan komitmen tersebut melalui ajakan Sukatani menjadi Duta Polri.
Sigit mengaku tak pernah melarang maupun membungkam semua pihak yang menyalurkan hak kebebasan berekspresi. Selama Sigit menjadi Kapolri, korps Bhayangkara beberapa kali menggelar kegiatan yang bertujuan menyalurkan pendapat serta ekspresi masyarakat. Seperti lomba orasi, mural, serta stand up comedy. Kegiatan itu disebut bertemakan kritik terhadap Polri.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adaptif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik,” kata Sigit.
Sejauh ini, Sukatani belum menanggapi secara resmi permintaan Kapolri untuk menjadi duta Polri. Sebelumnya, Sukatani mengaku kondisi mereka semakin membaik setelah lagu mereka yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” ditarik peredarannya dari platform pemutar musik. Hal ini dinyatakan melalui akun resmi Instagram mereka @sukatani.band.
Sukatani mengaku berterima kasih dengan doa dan dukungan masyarakat usai polisi diduga mengintimidasi mereka karena lagu “Bayar Bayar Bayar”. Selain itu, mereka turut mengaku personel kini telah berada di tempat yang lebih aman.
“Kami dari Sukatani mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan oleh semua pihak selama beberapa hari ini,” demikian unggahan yang tertulis di akun @sukatani.band, dikutip Minggu (23/2/2025).(red)
