Penulis : Sri Radjasa, MBA (Pemerhati Intelijen)
Investasi asing seharusnya menjadi sarana memperkuat ekonomi nasional. Namun di tangan pejabat korup, peluang emas ju0stru berubah menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa.
Dalam geopolitik modern, kekuatan suatu negara tidak lagi ditentukan oleh senjata, melainkan oleh kemampuan memanfaatkan kerja sama global untuk memperkuat dirinya.
Tiongkok, melalui kebijakan One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI), menjadi contoh nyata bagaimana visi besar mampu membangun pengaruh global.
Ironisnya, Indonesia yang seharusnya mampu menjadikan BRI sebagai peluang emas justru tergelincir dalam jebakan yang diciptakan sendiri — jebakan pejabat yang korup, berpikiran pendek, dan sibuk memperkaya diri ketimbang melindungi rakyat.
BRI: Peluang Besar yang Disia-siakan
BRI sejatinya bukan ancaman jika dikelola dengan cerdas.
Program ini seharusnya menjadi sarana memperkuat konektivitas, menumbuhkan industri nasional, dan mempercepat alih teknologi.
Malaysia dan Vietnam berhasil menegosiasikan proyek-proyek BRI agar menguntungkan ekonomi domestik mereka — dengan pembatasan tenaga kerja asing, transfer teknologi wajib, dan keterlibatan industri lokal.
Namun di Indonesia, kebijakan strategis justru berubah menjadi ladang rente. Pemerintah membuka pintu lebar bagi modal asing tanpa perencanaan matang dan tanpa kajian sosial-ekonomi yang jelas.
Klaim pemerintah bahwa kerja sama dengan Tiongkok bersifat “setara dan saling menguntungkan” tidak sepenuhnya benar.
Data menunjukkan investasi asal Tiongkok pada 2024 mencapai sekitar 8 miliar dolar AS, namun manfaat langsung bagi rakyat masih minim.
Lebih dari 100 ribu tenaga kerja asing asal Tiongkok mendominasi proyek-proyek infrastruktur, menyingkirkan potensi pekerja lokal.
Dari Alih Teknologi Menjadi Alih Kedaulatan
Idealnya, BRI bisa menjadi sarana transformasi industri Indonesia — dengan kewajiban transfer teknologi, kepemilikan bersama, dan keterlibatan tenaga kerja lokal.
Namun peluang itu hilang karena penyakit lama bangsa ini: korupsi dan kerakusan.
Proyek strategis nasional berubah menjadi ajang pembagian kue kekuasaan.
Pejabat yang semestinya menegosiasikan kepentingan rakyat malah menegosiasikan harga pengkhianatan.
Belajar dari Tiongkok: Rakyat Sebagai Poros Kebijakan
Tiongkok dalam tiga dekade terakhir berhasil bertransformasi dari negara miskin menjadi kekuatan ekonomi dunia — bukan karena utang, tapi karena disiplin, strategi, dan keberanian menolak ketergantungan pada modal asing yang merugikan.
Sementara di Indonesia, keputusan strategis sering diambil berdasarkan siapa yang memberi keuntungan tercepat. Regulasi dilonggarkan, izin dipercepat, dan pengawasan diabaikan.
Apa yang disebut “investasi” sering kali hanyalah bentuk baru penyerahan kedaulatan ekonomi.
Dari Kemitraan ke Ketergantungan
Proyek seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung adalah cermin nyata kesalahan arah itu.
Semula dijanjikan tanpa beban APBN, kini justru menguras keuangan negara.
Biaya membengkak, jadwal molor, manfaat untuk rakyat pun minim.
Kegagalan terbesar pemerintah bukan karena bekerja sama dengan Tiongkok, tetapi karena tidak tahu cara memanfaatkannya.
Penjajahan Gaya Baru
Kini Indonesia menghadapi bentuk penjajahan baru — bukan dengan senjata, melainkan dengan kontrak, perizinan, dan kelalaian moral.
Penjajahan ini senyap, dibungkus retorika pertumbuhan ekonomi dan kerja sama strategis.
Tiongkok tidak salah karena memperjuangkan kepentingannya.
Yang salah adalah pemerintah Indonesia yang gagal memperjuangkan rakyatnya sendiri.
> “Jika rakyat tidak diuntungkan, maka pemerintah telah gagal menjalankan mandat konstitusi.”
Bangsa Besar, Kepemimpinan Kecil
Indonesia memiliki semua modal untuk maju: sumber daya alam melimpah, tenaga muda produktif, dan posisi strategis di jalur perdagangan dunia.
Namun potensi itu tak akan pernah tumbuh jika dikelola oleh tangan yang kotor.
Pemerintah harus berhenti menjadikan investasi asing sebagai tameng politik.
Tanggung jawab utama tetap ada pada pengambil kebijakan di dalam negeri.
Jika benar ingin belajar dari Tiongkok, maka pelajarannya jelas: kemandirian dibangun dari disiplin, integritas, dan keberpihakan pada rakyat.
BRI bukan ancaman — pejabat koruplah ancaman sesungguhnya.
Selama kepemimpinan masih berpihak pada kepentingan pribadi, Indonesia akan terus menjadi penonton di panggung yang dibangunnya sendiri.
Editor : Redaksi
