Pemerintah Aceh Bahas Perkembangan Geopolitik Asia Selatan dengan DPD RI

- Jurnalis

Rabu, 25 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes menyerahkan Cendera Mata kepada Wakil Ketua DPD RI, Dr. Nono Sampono, M.Si, pada Pertemuan Pemerintah Aceh dengan DPD RI di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu, (25/11/2020).

Banda Aceh (fanews.id) —- Pemerintah Aceh membahas perkembangan geopolitik Asia Selatan serta pengaruhnya terhadap jalur logistik ASEAN dan Indonesia bagian barat bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Rabu, 25 November 2020.

Acara yang berlangsung di Aula Serbaguna, Setda Aceh itu dipandu Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Dari unsur Pemerintah Aceh pada diskusi itu hadir Sekda Aceh, Taqwallah yang mewakili Gubernur. Selain itu juga hadir unsur Forkopimda, MPU, MAA, Staf Ahli Gubernur, sejumlah Kepala Biro dan Kepala Dinas di lingkungan Setda Aceh, serta kalangan mahasiswa.

Sementara tim dari DPD RI dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Selain Nono juga ikut dalam diskusi itu Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Anggota DPD RI Fadhil Rahmi, Pimpinan Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, Staf Ahli Bidang Sospol Kapolri, Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, hingga Kepala Zona Keamanan Laut Maritim Barat.

Baca Juga Artikel Beritanya :  Cara Cegah Serangan Jantung: Hidup Sehat Dimulai dari Sekarang

Nono Sampono dalam penjelasannya mengatakan, kegiatan yang digagas oleh DPD RI itu dilakukan sebagai upaya antisipasi atas berbagai kemungkinan di tengah perkembangan geopolitik Asia Selatan saat ini. Kegiatan serupa, kata Nono, juga sebelumnya telah digelar di Indonesia bagian timur.

“Indonesia harus mewaspadai perkembangan lingkungan strategi di kawasan yang berpengaruh terhadap pergeseran Geo Politik, Geo Ekonomi dan Geo Strategi,” ujar Nono.

Berbagai dinamika yang terjadi di kawasan, kata Nono, harus menjadi perhatian bersama, terutama terkait kepentingan keamanan hingga perdagangan melalui jalur laut.


Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes memberikan sambutan pada Pertemuan Pemerintah Aceh dengan DPD RI, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (25/11/2020).

Sementara Sekda Aceh saat membacakan sambutan Gubernur mengatakan, diskusi itu sangat menarik bagi Aceh lantaran posisi Aceh terletak paling dekat dengan kawasan Asia Selatan.

Karena itu, kata Sekda, wajar jika setiap perkembangan di wilayah Asia Selatan pantas dikaitkan dengan posisi Aceh.

“Mudah-mudahan diskusi ini dapat merumuskan langkah preventif sebagai warning bagi Pemerintah Aceh dalam menjalankan kebijakan di tingkat lokal demi menjaga kedaulatan bangsa kita,” kata Sekda.

Menurut Sekda Taqwallah, fakta sejarah kejayaan maritim yang menempatkan Aceh sebagai poros maritim Asia Tenggara sudah ada sejak abad ke-16, yaitu saat dimulainya kejayaan maritim Indonesia.

Baca Juga Artikel Beritanya :  Bupati Dulmusrid : Pembangunan Jalan Multi Years harus Tetap Berlanjut

Fakta tersebut, lanjut Sekda, dapat dilihat hingga saat ini dimana posisi Aceh dinyatakan sebagai gerbang Barat Poros Maritim Nusantara, sekaligus sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan dua kawasan yang sedang tumbuh dalam percaturan geopolitik dunia, yaitu wilayah ASEAN dan kawasan Asia Selatan.

Sekda juga menyebutkan, hubungan langsung Aceh dengan ASEAN serta Asia Selatan juga sudah terjalin sejak lama. Bahkan saat ini Aceh sedang merintis hubungan bisnis dengan wilayah terluar India yang hanya berjarak sekitar enam jam dengan kapal motor dari wilayah terluar Aceh.

Dengan letak geografis yang strategis itu, kata Sekda, tak heran jika Aceh berpotensi merasakan dampak langsung dari dinamika politik yang berkembang di Asia Selatan.

“Sebagai contoh dapat kita lihat dari kehadiran pengungsi Rohingya yang sudah cukup banyak terdampar di wilayah ini. Pada akhirnya, Aceh mau tidak mau, ikut terseret dalam konflik yang berlangsung di perbatasan Myanmar – Bangladesh itu. Ketika Aceh ikut terseret, tentu akan berdampak pula kepada Pemerintah Pusat,” ungkap Sekda.

Baca Juga Artikel Beritanya :  Daftar Negara yang Tidak Mengakui Kemerdekaan Palestina

Contoh lain, lanjutnya, dapat dilihat dari fenomena masuknya berbagai jenis narkoba dari luar negeri ke Aceh. BNN Aceh bahkan pernah menyebut, setidaknya ada 29 pelabuhan kecil di kawasan pantai barat Aceh yang dijadikan pintu masuk obat terlarang itu.

Ia menjelaskan, tidak mudah mengawal pelabuhan kecil itu mengingat panjang garis pantai Aceh mencapai lebih dari 2.600 km dengan jumlah pulau sebanyak 272 buah.

Dengan Kondisi itu, wajar jika posisi Aceh menjadi sorotan dalam peta peredaran narkoba di tingkat nasional.

“Dua kasus yang kami sebut di atas merupakan contoh yang sudah jamak diketahui masyarakat kita. Belum lagi contoh lain yang sifatnya sulit terdeteksi, seperti potensi masuknya ancaman bibit penyakit, ancaman pengaruh budaya asing, atau bahkan ancaman penyebaran aksi kriminal tingkat internasional,” ujarnya.

Sekda berharap diskusi tersebut bisa menjawab berbagai tantangan yang ada agar pemerintah bisa mengambil sikap tegas dalam mengawal tegaknya kedaulatan bangsa, sehingga keutuhan NKRI tidak pernah terusik oleh siapa pun.

“Dan Aceh siap menjadi poros maritim yang utama bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa kita,” kata Sekda. []

 

Berita Terkait

KPT ; Pentingnya Sidang Lapangan atau Pemeriksaan Setempat (PS)
Ketua Gibran Center Aceh Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh
𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗸𝘂𝗺 𝗔𝗰𝗲𝗵 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗔𝗰𝗲𝗵 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝗶𝗽𝗮𝘀𝗶 𝗚𝗲𝘂𝗰𝗵𝗶𝗸 𝗣𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗝𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟱
Dewan Pers: Bidik Indonesia Terverifikasi Administrasi dan Faktual
Adam Depok FC Ajukan Banding ke Komdis Aceh
Krue Seumangat, Pengurus IWATAN Banda Aceh Dikukuhkan
Sebanyak 2.556 Ternak di Aceh Sembuh dari PMK
Lalu Lintas Kendaraan di Tol Sigli-Banda Aceh selama Libur Panjang Meningkat 30 Persen
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Februari 2025 - 17:07 WIB

KPT ; Pentingnya Sidang Lapangan atau Pemeriksaan Setempat (PS)

Rabu, 12 Februari 2025 - 20:42 WIB

Ketua Gibran Center Aceh Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh

Selasa, 11 Februari 2025 - 14:39 WIB

𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗸𝘂𝗺 𝗔𝗰𝗲𝗵 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗔𝗰𝗲𝗵 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝗶𝗽𝗮𝘀𝗶 𝗚𝗲𝘂𝗰𝗵𝗶𝗸 𝗣𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗝𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟱

Senin, 3 Februari 2025 - 23:09 WIB

Dewan Pers: Bidik Indonesia Terverifikasi Administrasi dan Faktual

Sabtu, 1 Februari 2025 - 22:01 WIB

Adam Depok FC Ajukan Banding ke Komdis Aceh

Berita Terbaru