PIDIE – Suara protes datang dari kalangan penambang rakyat di kawasan Geumpang, Kabupaten Pidie. Salah satunya, Nasir yang akrab disapa Nasir Ninja, mendesak pemerintah untuk segera memberikan izin resmi bagi wilayah pertambangan rakyat (WPR) di daerah tersebut.
Menurut Nasir, aktivitas pertambangan yang selama ini dilakukan masyarakat bukan semata-mata untuk mengejar kekayaan, melainkan menjadi tumpuan hidup ribuan kepala keluarga. “Kami bekerja di tambang karena itu satu-satunya sumber penghidupan kami. Banyak keluarga yang bergantung pada hasil tambang ini,” ujarnya dengan nada tegas.
Nasir menilai, pemerintah selama ini terlalu berpihak kepada perusahaan besar yang memiliki modal dan kekuatan lobi, sementara masyarakat kecil justru dipersulit untuk memperoleh izin resmi. “Pemerintah seolah lebih peduli pada kepentingan perusahaan besar. Padahal tambang rakyat ini sudah ada jauh sebelum investor datang,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa para penambang di Geumpang tidak akan berhenti beraktivitas sebelum ada kejelasan dari pemerintah terkait legalisasi tambang rakyat. “Kami akan tetap bekerja. Kalau pemerintah mau menertibkan, ya beri kami jalan legal. Jangan hanya melarang tanpa solusi,” katanya.
Kegiatan tambang rakyat di Geumpang selama ini memang telah menjadi perdebatan panjang. Di satu sisi, tambang rakyat dianggap berpotensi merusak lingkungan, namun di sisi lain menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat pedalaman Pidie dan sekitarnya. Banyak warga menggantungkan harapan pada hasil emas dari sungai dan pegunungan di kawasan tersebut.
Para penambang berharap agar pemerintah tidak hanya menindak, tetapi juga hadir dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil. Dengan adanya izin resmi, mereka yakin kegiatan tambang bisa dilakukan secara lebih tertib, aman, dan ramah lingkungan.
“Kalau pemerintah mau bantu, bentuk saja koperasi tambang rakyat. Kami mau diatur, asalkan diberi kesempatan hidup,” tutup Nasir Ninja, mewakili aspirasi ratusan penambang di Geumpang.(**)
Editor : Ayah Mul
