Banda Aceh (fanews.id) — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bakal segera memanggil Dinas Pendidikan Aceh terkait mutu pendidikan Aceh menjadi yang terendah secara nasional.
Ketua Komisi VI DPRA, Irawan Abdullah sangat menyayangkan mutu pendidikan Aceh menjadi yang terendah. Karena itu pihaknya akan segera memanggil dinas terkait.
Sebenarnya, kata Irawan, jika tidak ada agenda interpelasi, mereka sudah memanggil Dinas Pendidikan Aceh. Tetapi karena sedang fokus terhadap masalah itu, akhirnya terpaksa harus ditunda dulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kedepan kita segera memanggil kembali Dinas Pendidikan Aceh untuk menanyakan detail terkait mutu pendidikan ini. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk peningkatan mutu pendidikan di Aceh,” kata Irawan Abdullah kepada wartawan, Rabu (30/09/2020).
Irawan menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterima, Majelis Pendidikan Aceh sangat jarang dilibatkan dalam proses pembahasan anggaran di dinas pendidikan. Walaupun sifatnya mengajak.
“Saya melihat, mutu ini menjadi turun karena sebagian besar kegiatan di Dinas Pendidikan Aceh lebih banyak proyek struktur, atau alat peraga ketimbang peningkatan mutu pelajar dan tenaga pendidik,” ujarnya.
Karena itu, tambah Irawan, untuk kedepan ini Dinas Pendidikan Aceh harus mengajak semua stakeholder agar bisa disimpulkan apa sebenarnya yang diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan.
“Semuanya harus dilibatkan oleh Dinas teknis. Karena memang yang terjadi tidak demikian. Kedepan semuanya hadus diajak,” tutur Irawan.
Seperti diketahui, mutu pendidikan Aceh berada pada posisi terendah secara tnasional. Hasil itu diketahui setelah adanya rilis survei dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sesuai hasil evaluasi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) 2020.
Dijelaskan, penilaian rata-rata Tes Potensi Skolastik (TPS) siswa dari seluruh provinsi di Indonesia yang mengikuti UTBK SBMPTN. TPS merupakan jenis tes yang mengukur kemampuan kognitif, yakni penalaran serta pemahaman umum.(Parlementaria)