Kepala BKKBN Aceh: Tahun 2024 Stunting Harus Turun 14 Persen

  • Bagikan
Kepala BKKBN Aceh: Tahun 2024 Stunting Harus Turun 14 Persen
Image Source : Serambinews

FANEWS.ID – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Sahidal Kastri mengatakan bahwa, untuk Provinsi Aceh pada tahun 2024 nanti angka stunting harus turun 14 persen dari 31,2 persen.

Hal itu dikatakan Sahidal saat sambutan dalam kegiatan forum koordinasi stunting tingkat kabupaten yang berlangsung di aula Bappeda Aceh Barat Daya (Abdya), Selasa (23/5/2023).

Kegiatan tersebut menyoroti Sekda setempat yang diwakili Asisten III Edi Darmawan sekaligus membuka forum tersebut.

Hadir juga sejumlah SKPK serta para kabid dan operator di lingkungan pemerintah setempat yang membidangi stunting.

Sahidal mengatakan, sebagaimana diketahui bahwa ada Perpres Nomor 72 tahun 2001 itu kebohongan kepada kita agar dapat menurunkan angka stunting ditahun 2024 mendatang sebesar 14 persen.

Pasalnya, di tahun 2022 angka stunting di Aceh masih tinggi dengan penurunan hanya 2 persen.

“Ini memang berat tugas kita. Namun demikian kita tidak boleh patah semangat karena kalau digerakkan secara bersama stunting di Aceh bisa kita turunkan,” sebutnya.

Menurutnya, penurunan angka stunting juga harus dilakukan dengan cara mengatur jarak kehamilan, sehingga hal ini juga bagian dari menurunkan stunting.

“Karena apabila jarak kehamilan tidak dijaga maka akan berimbas kepada anak menjadi stunting karena cepat tidak lagi menyusui,” ujarnya.

Disebutkan, dalam hal ini tentunya Sahidal belum bisa menjelaskan secara satu kesatuan. Namun, pemberian asi kepada bayi di Aceh, menurutnya masih rendah di Sumatera.

“Asi ini perintah Allah bukan hanya perintah bidan,” sebutnya.

Masih menurutnya, ada 9 indikator yang menyebabkan kekurangan ibu memberikan asi kepada anak, sehingga hal ini perlu dibenahi sehingga kedepan ibu terus memberikan asi kepada anaknya.

“Jangan perkirakan anggaran penurunan stunting ini dari dana desa, karena masih ada anggaran kabupaten. Maka jangan dikit-dikit harus menggunakan anggaran DD dan ini tentu membuat kepala desa marah sebab dikit-dikit pakai anggaran DD,” sebutnya. (*)

BACA JUGA :   DPRA Ajak Masyarakat Aceh Beri Masukan Terkait Revisi UUPA

Sumber : Acehprov

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *