ACEH – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Banda Aceh bekerja sama dengan Radio Antero FM menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Arah Kebijakan Pembangunan Aceh: Quo Vadis Arah Kebijakan Ekonomi Aceh melalui Pendekatan Single Banking System?” pada Minggu, 2 November 2025, di Ruang Seminar ICAOIS, Kopelma Darussalam, Banda Aceh.
Kegiatan ini mempertemukan para pakar lintas disiplin, akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, dan media untuk mengkaji arah kebijakan ekonomi Aceh dalam konteks penerapan Single Banking System berbasis Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Ketua ISEI Banda Aceh, Prof. Dr. Aliasuddin, SE, M.Si, mengatakan bahwa forum ini menjadi penting karena Qanun LKS adalah kebijakan monumental yang berdampak luas terhadap perekonomian daerah. “Qanun LKS bukan sekadar aturan perbankan, tetapi instrumen strategis untuk menghadirkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, efisien, dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam,” ujarnya. Aliasuddin menambahkan bahwa setelah hampir satu dekade berjalan, kebijakan tersebut perlu dikaji kembali secara kritis. “Kita harus melihat sejauh mana implementasinya mampu mendukung kesejahteraan masyarakat Aceh, memperkuat iklim investasi, dan membuka akses keuangan yang inklusif,” kata Aliasuddin.
Diskusi ini difasilitasi oleh Fahmi Abduh Dahlan, Ph.D yang menilai FGD tersebut sebagai momentum reflektif untuk mempertemukan berbagai perspektif. “Kebijakan ekonomi tidak bisa dilihat hanya dari satu kacamata. Kita perlu menyatukan pandangan akademisi, regulator, dan pelaku usaha agar kebijakan yang lahir benar-benar adaptif terhadap realitas sosial Aceh,” jelasnya. Menurut Fahmi dialog lintas disiplin seperti ini akan memperkaya pemahaman publik tentang hubungan antara prinsip syariah untuk mencapai tujuan kesejahteraan, keadilan dalam sistem ekonomi yg efektif dan efisien. “Forum semacam ini mempertemukan nalar ilmiah dengan pengalaman lapangan, sehingga hasilnya bisa lebih realistis dan konstruktif,” tambahnya.
FGD akan menghadirkan sejumlah akademisi, pakar, peneliti, pengusaha dan mantan praktisi perbankan.
Sementara itu Uzair, SE, M.Si, Direktur Radio Antero FM, menegaskan bahwa peran media dalam forum seperti ini bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan juga bagian dari proses pencerdasan publik. “Radio memiliki tanggung jawab sosial untuk menghidupkan diskursus kebijakan publik. Kami ingin masyarakat memahami arah kebijakan ekonomi Aceh, terutama terkait Qanun LKS yang dampaknya nyata di kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Uzair menambahkan bahwa hasil FGD akan dipublikasikan melalui jaringan media Antero agar bisa menjangkau masyarakat luas.
Sebagai keluaran forum ini akan menghasilkan Catatan Intelektual Kebijakan Publik berjudul “Refleksi Implementasi Qanun LKS untuk Kemaslahatan Ummat.” Rekomendasi hasil diskusi juga akan disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sebagai bahan pertimbangan kebijakan ekonomi ke depan.
Melalui sinergi antara dunia akademik dan media, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang intelektual produktif bagi berbagai kalangan untuk menelaah arah kebijakan ekonomi Aceh secara objektif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Editor : Ayah Mul
