Jakarta (FANEWS.ID) — Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Iluni FEB UI) bersama Fraksi Partai NasDem DPR RI menyoroti semakin sempitnya ruang fiskal dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Diskusi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (2/10/2025), menegaskan perlunya pembenahan mendalam agar APBN tidak kehilangan fungsi produktifnya bagi perekonomian nasional.
Ketua Umum Iluni FEB UI, Ubaidillah Nugraha, menyampaikan bahwa APBN bukan sekadar deretan angka, melainkan instrumen yang membawa tanggung jawab moral.
> “Kebijakan fiskal harus disusun demi kepentingan jangka panjang bangsa, bukan hanya menjawab kepentingan sesaat,” ujarnya.
Kepala Public Policy Unit Iluni FEB UI, Rizki Nauli Siregar, menambahkan bahwa APBN merupakan amanah rakyat yang wajib dikelola dengan adil dan berorientasi pada pemberdayaan kelompok rentan. Namun ia menyoroti kecenderungan alokasi anggaran yang semakin terpusat di pemerintah pusat, sehingga peran daerah dalam pembangunan berkeadilan semakin terpinggirkan.
Sementara itu, Tim Kajian Strategis Iluni FEB UI, Teuku Riefky, memaparkan bahwa ruang fiskal Indonesia kian terkunci akibat dominasi belanja wajib.
Menurutnya, pada 2024 belanja fleksibel (discretionary spending) hanya tersisa 11,5 persen dari total belanja negara, sementara hampir 37 persen APBN 2026 diproyeksikan terserap untuk program populis.
> “Kondisi ini membuat APBN kehilangan daya sebagai instrumen stabilisasi dan distribusi. Alih-alih memperluas basis penerimaan, strategi pertumbuhan berbasis utang justru mengunci ruang fiskal dan melemahkan daya dorong ekonomi,” tegas Riefky.
Iluni FEB UI mendorong agar perumusan APBN 2026 lebih menitikberatkan pada fungsi produktif: memperkuat institusi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan—baik politik, akademisi, maupun masyarakat sipil—diyakini dapat melahirkan desain kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Editor : Redaksi
