Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT bersama Pangdam IM, Kapolda Aceh, Kepala Pelaksana BPBA dan Kadis LHK Aceh, mengikuti pembukaan rapat koordinasi penanggulangan bencana tahun 2021 oleh Presiden RI, Joko Widodo secara virtual di Meuligoe Gubernur, Banda Aceh, Rabu (3/3/2021).
Banda Aceh | Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengikuti Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yang dihelat secara virtual, Rabu 3 Maret 2021. Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara, Jakarta.
Gubernur Nova sendiri mengikuti pembukaan rakornas dari Pendopo Gubernur Aceh via aplikasi zoom. Gubernur didampingi Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Achmad Marzuki, Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Wahyu Widada MPhil, serta sejumlah petinggi Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas peran besar jajaran BNPB dalam menangani berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia.
Presiden menjelaskan, pada tahun 2020 lalu, Indonesia telah menghadapi berbagai bencana baik bencana alam maupun nonalam berupa pandemi COVID-19.
Terkait pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak buruk bagi Indonesia dan dunia, kata Presiden, penanganan pada sisi kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.
“Bukan hanya skala daerah, bukan hanya skala nasional, tetapi juga skala global, lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama, yang mengharuskan kita bekerja cepat, harus inovatif, dan juga berkolaborasi dengan semua pihak, dengan negara lain, dengan lembaga-lembaga internasional,” ujarnya.
Pengalaman menghadapi pandemi, lanjut Presiden, harus dijadikan momentum untuk memperkokoh ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk bencana, terlebih Indonesia menduduki ranking tertinggi negara paling rawan bencana.
Presiden pun menekankan pentingnya aspek mitigasi atau pencegahan sebagai kunci utama dalam mengurangi risiko bencana.
“Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang, pencegahan, pencegahan, jangan terlambat, jangan terlambat! Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan, bukan. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi,” tegas Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan langkah antisipasi bencana secara terencana dan detail. Kebijakan nasional dan kebijakan daerah diingatkan harus sensitif terhadap kerawanan bencana. “Jangan ada bencana baru kita pontang panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan, seperti itu tidak boleh terjadi,” kata Presiden.
Presiden juga menegaskan agar Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 diturunkan ke dalam kebijakan dan perencanaan, termasuk tata ruang, yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) , Doni Monardo dalam sambutannya pada acara tersebut juga mengungkapkan, selama setahun atau terhitung awal Februari 2020 hingga Februari 2021 sebanyak 3.253 kejadian bencana telah terjadi di Indonesia.
Doni mengatakan rentetan kejadian bencana tersebut seperti gempa, tsunami, erupsi gunung berapi, karhutla, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung. []
