Golkar: RK Kader Baru, Komunikasi dengan Partai Belum Intensif

- Jurnalis

Kamis, 13 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FANEWS – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, memastikan partainya tidak memiliki kaitan dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Hal ini menyusul upaya penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Adies menegaskan bahwa kasus yang tengah ditangani oleh KPK tersebut adalah masalah pribadi Ridwan Kamil.

Baca Juga Artikel Beritanya :  Mualem Masih Jadi Kader Terbaik Partai Aceh

“Tapi yang pasti ini kan masalah pribadi yang bersangkutan tidak ada sangkut-pautnya dengan Partai Golkar,” kata Adies di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Adies menerangkan jika partainya tidak banyak terlibat selama Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat.

Menurut Adies, Ridwan Kamil masih terhitung baru menjadi kader dan pengurus struktural Partai Golkar. Hal ini membuat hubungan dan komunikasi partainya dengan Ridwan Kamil belum terlalu intens.

Baca Juga Artikel Beritanya :  Meledak, Fachrul Razi Launching Wali Rakyat di Banda Aceh

“Baru periode ini beliau masuk di salah satu ketua, jadi memang koordinasi-koordinasi kita belum begitu intens, karena beliau adalah, hitungannya masih kader baru gitu,” kata Adies.

Meski demikian, Partai Golkar tetap menyiapkan skenario bantuan hukum kepada Ridwan Kamil melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar.

Sebelumnya, KPK akan memanggil Ridwan Kamil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB. Pemanggilan RK akan dilakukan usai KPK menggeledah rumah milik mantan calon Gubernur Jakarta, Senin (10/3/2025) lalu.

Baca Juga Artikel Beritanya :  DPW PA Aceh Besar : Mualem Sosok yang Sangat Layak dan Tepat Pimpin Partai Aceh

“Nanti pasti, ya, saya kembalikan kepada penyidik lah, itu urusan teknis seperti itu, penyidik direktur penyidikan, kasatgas yang akan menentukan sesuai kebutuhan mereka,” kata Ketua KPK, Setyo Budianto, kepada wartawan di Gedung KPK, Rabu (12/3/2025).(red)

(sumber : tirto)

Berita Terkait

Novi Helmy Dimutasi Jadi Stafsus Panglima TNI Penugasan Bulog
Efisiensi Anggaran Berdampak ke Kunker Luar Negeri BKSAP DPR RI
DPR RI akan Jadi Tuan Rumah Konferensi Parlemen Negara OKI
Wamendes Riza: Pendamping Desa Profesional Tak Boleh Berpartai
Gibran Ogah Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet pada April 2025
DPR: Presiden Bisa Perpanjang Masa Jabatan Jenderal Bintang 4
Panglima Pastikan Prajurit TNI Aktif Jabat Menteri akan Mundur
YARA Serahkan Rekomendasi Rapat Kerja 2025 ke Pemerintah Aceh
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 Maret 2025 - 02:11 WIB

Novi Helmy Dimutasi Jadi Stafsus Panglima TNI Penugasan Bulog

Sabtu, 15 Maret 2025 - 09:22 WIB

Efisiensi Anggaran Berdampak ke Kunker Luar Negeri BKSAP DPR RI

Sabtu, 15 Maret 2025 - 08:24 WIB

DPR RI akan Jadi Tuan Rumah Konferensi Parlemen Negara OKI

Sabtu, 15 Maret 2025 - 03:34 WIB

Wamendes Riza: Pendamping Desa Profesional Tak Boleh Berpartai

Sabtu, 15 Maret 2025 - 03:28 WIB

Gibran Ogah Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet pada April 2025

Berita Terbaru