Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh H Makmur Budiman SE
Banda Aceh (fanews.id) — Sejumlah negara Eropa sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan penolakan produk sawit asal Indonesia di negara mareka.
Mensikapi hal itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, H Makmur Budiman mengatakan, salah satu solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mempercepat realisasi program biodisel dari B30 ke B50.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi kita meminta kepada Pemerintah Jokowi untuk mempercepat realisasi program biodisel dari B30 ke B50 tersebut,” kata Makmur kepada Media di Banda Aceh, Senin (7/12/2020).
Apabila Indonesia sudah dapat merealisasikan biodisel dari sawit sekitar 50 persen ke bahan bakar minyak (BBM) solar, maka dia yakin hasil olahan sawit petani bisa terserap untuk kebutuhan dalam negeri.
“Nah, dengan begitu kita optimis pendapatan petani sawit tidak lagi terlalu tergantung dengan ekspor ke Eropa,” ungkap Makmur Budiman.
Program mandatori ini sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2020 dan program ini merupakan campuran biodiesel dengan takaran 30 persen dan BBM jenis solar 70 persen atau yang disebut dengan istilah B30,
Kendati sudah mampu meningkatkan kandungan biodisel mencapai 30 persen, namun pemerintah masih ingin meningkatkan bauran biodiselnya menjadi 40 persen (B40) hingga 50 persen (B50).
Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah memerintahkan untuk mulai menguji penerapan B40 pada tahun ini, dan berlanjut ke B50 pada tahun 2021.
“Nah hal itu di sampaikan Presiden Jokowi dalam peresmian program B30 pada 23 Desember 2019 lalu,”.
H. Makmur Budiman mengatakan, bila saja pemerintah mampu meningkatkan kandungan biodisel menjadi 50 persen (B50), maka kehidupan para petani sawit di Indonesia akan makmur dan sejahtera.
Makmur, Presiden Jokowi Punya Cara
Apabila kebijakan itu cepat dilakukan, Insya Allah Petani akan makmur dan sejahtera hidupnya.
“Semoga Pemerintah Jokowi mampu meningkatkan bauran biodisel ke B50. Walau pun nanti ada penolakan sawit oleh Uni Eropa, petani kita tetap sejahtera,” ujarnya.
Pengusaha perkebunan dan industri sawit di Provinsi Aceh ini optimis hal itu akan terwujud karena hasil panen sawit petani terserap untuk kebutuhan di dalam negeri,” lanjutnya.
Makmur mengatakan dirinya sangat yakin, Presiden Jokowi punya cara untuk mencarikan solusi untuk para petani sawit di Indonesia, termasuk di Aceh, bila nantinya Uni Eropa menolak sawit Indonesia.
Selain itu, saat ini ekspor sawit lebih banyak ke China dan ke India. Jadi bukan ke negara-negara Eropa.
“Sekarang kita juga berupaya menggenjot ekspor ke dua negara itu, China dan India, dan negara lain yang tidak terlalu banyak memberi persyaratan,” katanya.
Sedangkan khusus untuk menyerap hasil panen kata Makmur, petani sawit dan industri perkebunan di Aceh, pihaknya terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan dan membenahi pelabuhan yang ada di Aceh agar bisa melakukan ekspor langsung.
“Kita berharap nantinya bisa melakukan ekspor via kapal langsung dari pelabuhan di Aceh, bukan melalui Belawan, Sumatera Utara. Nah, itu untuk penghematan, dengan demikian kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit,” tutur H Makmur Budiman. ***(acehimage)***
