Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan sikapnya untuk tidak ikut memprotes kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan dana transfer daerah tahun 2026. Ia memilih fokus melakukan efisiensi besar-besaran agar pembangunan di Jawa Barat tetap berjalan.
Dalam keterangannya, Dedi menjelaskan bahwa pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah sebesar Rp226 triliun secara nasional. Untuk Jawa Barat, provinsi kehilangan Rp2,458 triliun, sedangkan kabupaten dan kota kehilangan sekitar Rp2,7 triliun.
“Sebagai gubernur, saya punya dua fungsi: kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi tidak elok jika saya memprotes kebijakan pemerintah pusat,” ujar Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah Sabtu (11/10/2025).
Efisiensi Besar-Besaran
Dedi menegaskan bahwa meski anggaran berkurang, pembangunan tidak boleh berhenti. Ia akan melakukan langkah penghematan hingga 75 persen di berbagai sektor belanja rutin pemerintah provinsi.
Langkah efisiensi itu meliputi:
Perjalanan dinas dipotong hingga 75 persen.
Belanja listrik dikurangi 50–75 persen dengan pengaturan penggunaan malam hari.
Belanja alat tulis dan perlengkapan kantor (ATK) ditekan 75 persen.
Penggunaan internet dan media digital non-dinas dibatasi.
Konsumsi rapat dihapus, diganti hanya dengan air putih.
“Mulai sekarang tidak ada lagi makan siang atau snack di acara pemerintah. Cukup air putih. ASN berpuasa, rakyat berpesta,” tegasnya.
Pembangunan Tetap Jalan
Meski terjadi pemangkasan dana, Dedi memastikan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap dilanjutkan bahkan ditingkatkan.
Beberapa program prioritas Pemprov Jawa Barat antara lain:
Pembangunan jalan provinsi meningkat dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun.
Rehabilitasi dan pembangunan sekolah serta SMK sebesar Rp700 miliar hingga Rp1 triliun.
Pemasangan listrik untuk masyarakat miskin senilai Rp500 miliar.
Rehabilitasi irigasi dan penataan sungai Rp500 miliar.
Pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) Rp750 miliar hingga Rp1 triliun.
Pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis untuk warga miskin tetap berlanjut.
Gotong Royong ASN dan Masyarakat
Dedi juga menyebutkan adanya program “Reheongan Sarebu”, yaitu gerakan solidaritas internal ASN Jawa Barat untuk membantu masyarakat kurang mampu.
“Kalau masyarakat di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan ikut berpartisipasi, insya Allah beban ini bisa kita tanggung bersama,” ujarnya optimis.
Dengan strategi efisiensi dan gotong royong, Dedi Mulyadi yakin pembangunan di Jawa Barat tetap bisa berjalan di tengah berkurangnya transfer dana dari pusat.
“Kami akan terus bekerja. ASN berpuasa, rakyat berpesta,” tutupnya.
Editor : Redaksi
